Divisi.id – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Marthinus, menyoroti dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim kepada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim.

Hal tersebut ia sampaikan melalui interupsi dalam Rapat Paripurna ke-38. Marthinus mempertanyakan sejauh mana penggunaan dana hibah DBON yang mencapai 20 persen dari dana hibah Pemprov.

“Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat Kaltim, terkait dana hibah DBON sebesar 20 persen. Ini perlu dikaji ulang,” tukasnya.

Marthinus meminta agar Inspektorat Wilayah (Itwil) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit. Sebab, menurutnya, para pengurus DBON perlu memberikan keterangan terkait alur penggunaan anggaran.

“Karena informasi yang mencuat dari media sosial bahwa anggaran operasionalnya ini terlalu besar. Apakah nanti tidak menjadi polemik ke depan, maka untuk menghindari itu, baiknya kita lakukan audit dari sekarang,” jelasnya.

Baca Juga:

Ananda Moeis Komitmen Perkuat Peran Perempuan dan SDM di Kaltim

Melalui Komisi IV DPRD Kaltim, Marthinus meminta agar pengurus DBON Kaltim segera dipanggil untuk melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP), terutama untuk membahas persoalan dana hibah.

“Tentunya melalui Komisi IV bisa memanggil para pengurus DBON untuk menyampaikan seperti apa selama dibantu oleh hibah provinsi itu. Apakah memang sesuai dengan aturan atau tidak,” tandasnya.