Apansyah: Demokrasi Harus Menyentuh Langsung Kesejahteraan Rakyat

Divisi.id – Demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai proses pemilu atau ajang perebutan kekuasaan. Hal ini ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, H. Apansyah, S.TP, M.Ling, saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur, Rabu (30/7/2025).

Dalam kegiatan yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dan warga sekitar, Apansyah menekankan bahwa politik yang ideal harus mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial.

“Esensi dari demokrasi bukan hanya sebatas suara di bilik TPS, tapi bagaimana hasil dari proses politik itu menjawab kebutuhan dan persoalan nyata masyarakat,” ujarnya dalam sambutan pembukaan.

Ia menilai bahwa keadilan sosial harus menjadi arah utama dari setiap kebijakan publik yang lahir dari sistem demokrasi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh tahapan demokrasi, mulai dari pemilihan, pengawasan anggaran, hingga menyampaikan aspirasi secara terbuka dan terstruktur.

“Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang partisipatif. Jika masyarakat terlibat, maka arah kebijakan pasti akan lebih pro-rakyat, bukan dikuasai oleh kepentingan segelintir kelompok,” lanjut Apansyah.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Selain diskusi, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi mengenai peran strategis DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, Apansyah berharap tumbuh kesadaran baru di tengah masyarakat bahwa keterlibatan dalam demokrasi bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab bersama demi terciptanya kehidupan yang lebih adil dan sejahtera.

“Ketika rakyat paham dan terlibat aktif, maka demokrasi akan menjadi alat perubahan yang nyata,” tutupnya.

Penulis: Yhon

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik