Divisi.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan meningkatkan kelas Terminal Penajam menjadi Tipe B, sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU).

Langkah ini diambil setelah Dishub Kaltim dan Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melakukan pertemuan, membahas percepatan penyerahan Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) Terminal Aji Raden Kusuma Penajam.

Menurut regulasi dalam Undang-undang (UU) 23/2014, pengelolaan Terminal Tipe A dan B berada di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov) sejak 2017, setelah pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal oleh Dishub Kaltim.

“Kami akan mengelola sepenuhnya Terminal Penajam, termasuk kewenangan terkait pekerja atau kegiatan,” ungkap Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Jaka Purwaidarta.

Terminal ini merupakan hibah dari PT Unocal Indonesia Company (Chevron), termasuk dalam kategori Terminal Tipe C, dan telah melayani angkutan dalam dan antar kabupaten (PPU-Paser).

Baca Juga:

Samsun Dorong Tanggung Jawab Perusahaan dalam Perbaikan Jalan Dondang

“Dari 10 kabupaten/kota, 7 terminal telah diserahkan kepada kami. Rencananya, akhir tahun ini Terminal Penajam juga akan diserahkan ke kami,” terangnya.

Dari tiga daerah yang belum memiliki Terminal Tipe B, termasuk PPU, Mahulu, dan Kubar, jika PPU menyerahkan terminalnya ke Dishub Kaltim, pihaknya akan mengelola 8 terminal.

Peningkatan menjadi Tipe B membawa sejumlah fasilitas dan pelayanan yang lebih baik. Keterlambatan penyerahan terminal ke provinsi disebabkan oleh pergantian pimpinan dan perangkat birokrasi. Namun, saat ini, Pemkab PPU di bawah Bupati Hamdam berkomitmen untuk mempercepat proses pemindahan kewenangan.

“BPKAD PPU akan menyerahkan bersama dengan OPD lain. Namun, berkas OPD lain masih belum lengkap. Jadi jika pengalihan P3D dari kabupaten ke provinsi selesai akhir tahun, tinggal dieksekusi saja,” jelasnya.

Baca Juga:

Sutomo Jabir Berkomitmen Mengatasi Banjir dan Menyokong Pengelolaan Air Bersih

Dishub Kaltim telah menganggarkan biaya renovasi terminal dan operasional petugas sebesar Rp1,5 miliar melalui APBD 2024. Fokus utamanya adalah menjadikan terminal sebagai pusat ekonomi sosial.

“Kami akan memfasilitasi UMKM dan menyediakan fasilitas sosial seperti tempat bermain anak,” tambahnya.