DPMD Kukar Bahas Penyusunan Perbup Tata Kelola Posyandu untuk Optimalisasi Layanan Kesehatan Desa

Divis.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan rapat koordinasi untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Kelola Posyandu pada Rabu, (23/04/2025).

Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Kukar untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat di desa dan mendukung penurunan angka stunting di wilayah Kukar.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat utama DPMD Kukar tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua TP Posyandu Kukar Maslianawati, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kader Posyandu, anggota Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI), dan tokoh masyarakat setempat.

Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa penyusunan Perbup ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2024 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Posyandu di enam bidang dasar, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan rakyat, dan perlindungan sosial.

“Perbup ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola Posyandu yang lebih sistematis dan berkelanjutan, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran serta peran dan fungsi Posyandu dalam struktur pemerintahan desa,” ungkapnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Seiring dengan itu, Kukar kini tercatat memiliki 816 Posyandu aktif yang sebagian besar dibiayai melalui dana desa dan kelurahan. Namun, Arianto mengakui masih ada tantangan dalam meningkatkan insentif kader, menyediakan fasilitas yang memadai, dan memastikan alokasi anggaran yang tepat.

“Kami bangga karena keberhasilan Kukar dalam menurunkan angka stunting salah satunya didukung oleh layanan Posyandu yang lebih tepat sasaran. Bahkan, Kukar meraih peringkat pertama di Kalimantan Timur dalam hal ini,” tambahnya.

Rapat koordinasi juga menggarisbawahi pentingnya Perbup ini segera disahkan dan diimplementasikan, agar program prioritas daerah, khususnya yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan layanan dasar masyarakat, dapat berjalan lebih efektif.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data