DPRD Dorong Pemkot Kejar Bola Demi Target PAD 2025

Divisi.id, Balikpapan — Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan di tengah upaya Pemerintah Kota memenuhi target keuangan daerah tahun 2025.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menilai sektor pajak dan retribusi masih menjadi tulang punggung PAD yang perlu dimaksimalkan melalui strategi yang lebih proaktif dan terukur.

“Kalau kinerja pemerintah ingin mencapai target PAD, maka pajak daerah dan retribusi harus dimaksimalkan. Kuncinya adalah pendataan yang akurat dan penagihan yang aktif,” ujarnya, Jumat (1/8/2025).

Menurut Jafar, pajak hotel, restoran, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sumber penerimaan dengan potensi besar yang perlu dikelola lebih efektif. Ia menegaskan bahwa pendataan wajib pajak harus dilakukan menyeluruh dan diperbarui secara rutin agar pemerintah tidak kehilangan potensi pendapatan akibat data yang tidak mutakhir.

Selain pajak, sektor retribusi juga menjadi fokus perhatian DPRD. Jafar menyebut masih banyak potensi retribusi daerah yang belum tergarap maksimal, bahkan rawan kebocoran bila pengawasan di lapangan tidak berjalan optimal.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Harus tetap dikejar juga, dievaluasi. Minimal lebih banyak turun ke lapangan. Jangan hanya menunggu, harus kejar bola,” tegasnya.

Istilah “kejar bola” yang disampaikan Jafar menggambarkan pentingnya sikap aktif pemerintah dalam menindak wajib pajak dan pihak yang menunggak. Baginya, pendekatan pasif hanya akan memperlambat pencapaian target PAD yang sudah ditetapkan dalam APBD 2025.

Ia berharap strategi “jemput bola” dapat meningkatkan realisasi PAD secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian yang baik tahun ini akan menjadi pijakan penting untuk target keuangan daerah lima tahun ke depan.

“Kalau dari awal kita sudah bergerak cepat, hasilnya akan terlihat di akhir tahun. Target PAD lima tahun ke depan juga bisa semakin realistis,” tambahnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Selain itu, Jafar menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia menyebut kesadaran publik terhadap manfaat pajak dan retribusi akan meningkatkan tingkat kepatuhan.

“Kalau masyarakat paham bahwa pajak dan retribusi kembali untuk kepentingan publik, maka kepatuhan mereka juga akan meningkat,” pungkasnya.(*/ADV/DPRDBalikpapan)