DPRD Kaltim Soroti Kebijakan Pemangkasan Anggaran Pemerintah Pusat

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai kebijakan tersebut merupakan sebuah keniscayaan, tetapi tetap harus memastikan bahwa program prioritas lainnya tidak terbengkalai.

Pemerintah telah menetapkan efisiensi belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dengan target pemangkasan hingga Rp306,69 triliun.

Kebijakan tersebut mencakup pemotongan anggaran kementerian, lembaga, serta dana transfer daerah demi memastikan kelangsungan MBG yang menghabiskan sekitar Rp800 miliar setiap hari.

Menanggapi hal ini, Salehuddin menegaskan bahwa penyesuaian anggaran adalah hal yang harus diterima oleh setiap kementerian dan lembaga.

Baca Juga:

Listrik di Kaltim Masih Timpang, DPRD Minta Pemerintah Percepat Pemerataan

“Setiap kementerian dan lembaga, mau tak mau dan suka tak suka, harus melakukan penyesuaian,” ucap Salehuddin.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi ini tidak sampai menghambat program prioritas pemerintah.

“Pada intinya kami berharap, program-program pemerintah yang prioritas jangan dipending dulu selama memang sesuai dengan 16 item yang diperintahkan oleh aturan efisiensi ya silakan aja berjalan,” ujarnya.

DPRD Kaltim juga meminta pemerintah pusat memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, termasuk Kutai Kartanegara dan wilayah lain di Kaltim.

Baca Juga:

Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan Sosialisasikan Perda Narkotika di Bontang

Menurut Salehuddin, DPRD akan terus mengawal kebijakan tersebut agar tidak mengganggu proyek-proyek strategis yang sudah berjalan.

“Kami pikir ini konsekuensi untuk bagaimana memprioritaskan MBG dan beberapa prioritas lain dari Presiden Prabowo,” pungkasnya.