Edi Damansyah: Perangkat Desa Harus Jadi Motor Perubahan, Bukan Sekadar Pengisi Jabatan

Divisi.id – Komitmen Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah untuk memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan kembali ditunjukkan dalam pelantikan Penjabat (PJ) Kepala Desa Long Beleh Modang dan Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 10 desa se-Kukar, berlangsung di Pendopo Odah Etam, Senin (26/05/2025).

Namun pelantikan ini bukanlah sekadar seremonial. Di tengah perubahan regulasi masa jabatan kepala desa yang kini menjadi delapan tahun, Edi menyebut pelantikan ini sebagai bagian dari strategi penyesuaian arah pembangunan desa.

“RPJMDes yang sebelumnya hanya sampai 2025 harus disesuaikan hingga 2027. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Edi.

Menurut Edi, perubahan masa jabatan harus diiringi dengan kesiapan perangkat desa dalam memperbarui perencanaan dan memperkuat struktur pemerintahan yang adaptif. PJ Kades dan PAW BPD diminta segera bekerja dan bukan menunggu instruksi.

“Waktu penyesuaian terbatas. PJ Kades dan BPD baru harus langsung terlibat dalam pembaruan dokumen dan pelaksanaan program desa. Jangan menunggu, harus proaktif,” ujarnya.

Baca Juga:

Satgas Gabungan Dinilai Efektif Tekan Premanisme di Kaltim

Edi juga menekankan peran vital BPD dalam memastikan jalannya pemerintahan desa tetap partisipatif dan akuntabel. Meski diangkat melalui mekanisme antar waktu, BPD tetap memiliki tanggung jawab setara dengan hasil pemilihan langsung.

“Tugasnya tetap berat dan strategis: menyusun peraturan desa, menyerap aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa. Ini bukan tugas simbolik,” kata Edi menegaskan.

Pelantikan ini turut dihadiri Sekda Kukar Sunggono, Kadis PMD Arianto, serta camat dari wilayah masing-masing. Dukungan penuh dari lintas instansi disuarakan sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola desa yang kuat.

Lebih dari itu, Edi juga mengarahkan agar PJ Kades dan BPD yang baru dilantik segera ambil bagian dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, sebuah program pemberdayaan ekonomi berbasis desa yang menjadi prioritas Pemkab Kukar.

Baca Juga:

Jalan Tol Penghubung Samarinda – Bontang Akan Dukung Konektivitas dan Ekonomi

“Desa bukan hanya tempat tinggal. Desa harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, koperasi dan BUMDes harus dihidupkan dengan semangat inovasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kemandirian ekonomi desa adalah fondasi dari pembangunan Kukar yang berkelanjutan. Perangkat desa harus mampu membangun kolaborasi, memperkuat pelayanan publik, dan menjadi penggerak perubahan.

“PJ Kades dan BPD yang hari ini dilantik harus ada di garis depan. Jadilah motor penggerak, bukan sekadar pengisi jabatan,” tutupnya.

Baca Juga:

Komisi II DPRD Kaltim Keluhkan Minimnya Data dari Bapenda dan BPKAD