Forum Demokrasi Kaltim, Soroti Pentingnya Kebijakan Pro Rakyat

Divisi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar diskusi bertajuk “Penguatan Demokrasi Daerah ke-5: Prioritas Kebijakan Publik” di Kelurahan Gunung Seteleng, Sabtu (24/5) siang. Acara yang dihadiri puluhan warga ini menghadirkan tiga pembicara kunci dari kalangan legislatif dan praktisi kebijakan publik.

Hj. Syahariah Masud, SE, anggota DPRD Kaltim yang hadir sebagai pembicara utama menekankan pentingnya kebijakan yang pro-rakyat.

“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti ini. Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten mutlak diperlukan untuk pemerintahan yang lebih baik,” ujar Syahariah di hadapan peserta.

Hadir sebagai narasumber, H. Andi Muhammad Yusuf, SH dari DPRD setempat menyoroti pentingnya transparansi.

“Partisipasi masyarakat dalam mengawasi program pembangunan adalah kunci keberhasilan demokrasi. Kami terus mendorong keterbukaan informasi anggaran dan kebijakan,” tegas Yusuf yang disambut aplaus peserta.

Baca Juga:

Satgas Gabungan Dinilai Efektif Tekan Premanisme di Kaltim

Mifta Hul Zannah, pakar kebijakan publik, memberikan penekanan pada aspek teknis perumusan kebijakan.

“Pendekatan berbasis data dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran dan mengurangi kesenjangan antar wilayah,” jelas Zannah.

Diskusi yang dipandu Andi Arifin berlangsung dinamis dengan banyaknya pertanyaan dari peserta.

“Forum ini sangat produktif. Berbagai masukan berharga dari masyarakat akan kami jadikan bahan pertimbangan penting,” kata Arifin saat menutup sesi tanya jawab.

Baca Juga:

Jalan Tol Penghubung Samarinda – Bontang Akan Dukung Konektivitas dan Ekonomi

Acara yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA ini dihadiri perwakilan masyarakat, tokoh pemuda, dan perangkat kelurahan. Beberapa peserta menyampaikan aspirasi tentang pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pemerataan pendidikan.

“Aspirasi warga akan kami tindaklanjuti melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah,” janji Syahariah menutup acara.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Penajam Paser Utara.(*)

Penulis: Yhon

Baca Juga:

Komisi II DPRD Kaltim Keluhkan Minimnya Data dari Bapenda dan BPKAD