Kades Batuah Desak Penyelesaian Konflik Tambang Batu Bara yang Sudah Berlangsung Tiga Tahun

Divisi.id — Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mendesak penyelesaian konflik lingkungan yang telah berlangsung selama tiga tahun akibat aktivitas pertambangan batu bara oleh PT Karya Putra Borneo (KPB). Desakan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kukar, Senin (05/05/2025).

RDP yang digelar di ruang Banmus DPRD Kukar ini membahas dampak banjir dan pencemaran limbah yang dirasakan warga RT 021 Dusun Surya Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan. Menurut Rasyid, persoalan ini sudah dua kali dimediasi di tingkat desa, namun belum juga membuahkan hasil nyata.

“Sudah tiga tahun masyarakat menanggung dampaknya. Kami minta DPRD segera ambil peran, apalagi masa operasi perusahaan juga sudah mendekati akhir, baik dari sisi perizinan maupun rencana kerja,” ujar Rasyid.

Ia juga menyampaikan bahwa mayoritas warga terdampak lebih memilih opsi pembebasan lahan daripada relokasi. Warga merasa lebih bebas menentukan lokasi baru ketimbang dipindahkan secara sepihak.

“Kalau perusahaan memang bertanggung jawab, maka seharusnya ada pembebasan lahan. Tapi kalau perusahaan merasa bukan satu-satunya penyebab, maka perusahaan lain yang diduga turut berdampak juga harus dilibatkan,” tegasnya.

Baca Juga:

Komisi II Soroti Kesiapan OPD dalam Rancang APBD 2026

Rasyid menambahkan, pihaknya bersama DPRD Kukar dan perwakilan perusahaan akan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat. Langkah ini penting untuk mengidentifikasi penyebab utama kerusakan lingkungan secara langsung.

“Pihak perusahaan menyebut ada faktor alam dan aktivitas pihak lain. Karena itu, kami akan undang semua instansi terkait, termasuk Dinas ESDM Kaltim, DLHK Kukar, dan Balai Wilayah Sungai. Kami ingin proses ini transparan,” tutupnya.