Divisi.id -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 di Kalimantan Timur, yang mencakup alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD, secara otomatis mengalami kenaikan.
Perhatian terhadap hal ini datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Fraksi PKB, Sutomo Jabir, yang menekankan pentingnya perencanaan anggaran pendidikan yang cermat.
Dalam peningkatan APBD Kaltim, dari Rp17,1 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp20,67 triliun pada tahun 2024, Sutomo Jabir menekankan urgensi penggunaan anggaran tersebut. Anggaran seharusnya difokuskan pada kebutuhan pendidikan masyarakat, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Anggaran pendidikan yang besar harus direncanakan dengan cermat, sehingga pengeluaran pendidikan berfokus pada kebutuhan pendidikan masyarakat, bukan hanya pada kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ungkap Sutomo Jabir.
Sutomo Jabir juga menyoroti infrastruktur pendidikan yang masih kurang memadai. Dia mencatat bahwa beberapa sekolah tidak memadai, bahkan ada yang belum dibangun untuk mengakomodasi kebutuhan siswa. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang kelas di beberapa Kabupaten/Kota, bahkan ada sekolah yang terpaksa melaksanakan proses belajar mengajar di balai desa.
Dalam konteks ini, Sutomo Jabir menegaskan bahwa program prioritas wajib belajar selama 12 tahun harus diperhatikan secara serius. Dia memberi contoh bahwa di salah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tidak ada satupun sekolah tingkat SMA.
Untuk mengatasi ketidakmerataan tersebut, Sutomo Jabir mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan dan memperluas jangkauan sekolah di daerah-daerah terpencil dan pedalaman.
Tujuannya adalah agar alokasi anggaran tersebut tidak hanya terpusat di daerah perkotaan.
“Program prioritas wajib belajar 12 tahun, namun di salah satu Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, tidak ada satupun sekolah tingkat SMA,” ungkap Sutomo Jabir.
Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun, Sutomo Jabir menegaskan pentingnya memprioritaskan perbaikan pendidikan di seluruh wilayah Kaltim, tidak hanya di perkotaan. Dia berpendapat bahwa perencanaan yang matang adalah kunci keberhasilan dalam memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim.
“Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp4 triliun, kita tidak boleh hanya memprioritaskan modernisasi pembelajaran di perkotaan. Seakan-akan api yang jauh dari panggangan,” tandas Sutomo Jabir.