Komisi III DPRD Kaltim Usulkan Aturan Ketat Angkutan CPO untuk Lindungi Jalan

Divisi.id – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, M. Udin, mengusulkan adanya penegasan mengenai pembatasan tonase minimum bagi kendaraan yang mengangkut crude palm oil (CPO) untuk mencegah potensi kerusakan jalan provinsi yang sedang dalam tahap perbaikan.

Dia menyoroti upaya pemantapan jalan provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di jalan poros Kelay, Kabupaten Berau. Dia menggarisbawahi perlunya menjaga keberlanjutan kualitas jalan tersebut, Jumat (27/10/2023).

Menurutnya, jalan yang menghubungkan Kutai Timur ke Berau telah mengalami kerusakan berulang kali akibat truk pengangkut CPO yang melebihi kapasitas tonase yang seharusnya. “Dana provinsi telah dialokasikan berulang kali untuk memperbaiki jalan ini, namun kerusakan kembali terjadi dalam waktu singkat karena banyaknya truk yang melebihi beban di jalan tersebut,” ungkapnya.

M. Udin mempertegas pentingnya komitmen dari pengusaha CPO untuk mencegah kerusakan jalan. Dia juga menekankan bahwa kerusakan terbesar terjadi di turunan dan tanjakan, di mana tumpahan minyak CPO di aspal bisa menjadi ancaman bagi pengguna jalan lainnya.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut mengingatkan agar proyek pemantapan jalan provinsi tidak menjadi tugas yang berulang-ulang. Dia juga menyoroti kebutuhan perbaikan jalan lainnya yang seharusnya mendapatkan perhatian.

Baca Juga:

Kaltim Depresi Tertinggi Kedua Nasional, Dinkes Lakukan Analisis

Menurutnya, regulasi tentang penggunaan jalan umum untuk angkutan TBS/CPO harus lebih tegas, termasuk persyaratan izin penggunaan jalan bagi perusahaan yang menggunakan jalan umum. Tonase muatan juga harus sesuai dengan kelas jalan, dengan pemeriksaan berkala dan penindakan terhadap angkutan TBS/CPO yang tidak memiliki izin.

M. Udin mengapresiasi rencana Kementerian Perhubungan untuk membatasi tonase truk barang yang diangkut, dan juga menyarankan agar peraturan disesuaikan dengan situasi saat ini. Dia mendesak pembuatan jalur khusus oleh perusahaan untuk kendaraan pengangkut CPO dan pembatasan lintasan agar tidak terlalu padat dalam satu waktu.

Selain itu, dia mengajak pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap infrastruktur di daerah pesisir yang masih memerlukan perbaikan.

“Infrastruktur di pesisir juga penting untuk mendukung sektor pariwisata dan perikanan,” katanya.

Baca Juga:

Dukung ASI Eksklusif, Dinkes Kaltim Siapkan Pojok ASI di Kantor

Ditambahkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan dari pemerintah daerah dan provinsi, sinergi antara semua pihak tetap diperlukan untuk kemajuan daerah. “Diharapkan dengan perbaikan infrastruktur, masyarakat dapat menikmati fasilitas publik yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” harap M. Udin.