
Divisi.id — Anggota DPRD Kalimantan Timur, H. Sabaruddin Panrecalle, S.S., M.A.P, menegaskan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang baik dengan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-9 bertema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa” yang digelar di Jalan Tiga RT 32, Kecamatan Balikpapan Utara, Senin (6/10/2025).
Dalam sambutannya, Sabaruddin menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak boleh hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat.
“Demokrasi harus mencerminkan budaya kita sendiri. Nilai gotong royong, musyawarah, dan rasa hormat antarwarga merupakan landasan utama bagi kepemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan demokrasi berbasis budaya menjadi penting agar kebijakan pemerintah selalu berpihak pada rakyat dan tidak kehilangan jati diri bangsa.
Sementara itu, Muhammad Bayu Septian, SH dari Kesbangpol Balikpapan menyoroti perlunya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat.
“Kesadaran politik masyarakat harus terus dibangun agar partisipasi publik tidak hanya muncul saat pemilu, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan,” tutur Bayu.
Ia menegaskan bahwa partisipasi aktif warga menjadi ciri khas pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dari unsur partai politik, Suriansyah, perwakilan dari Partai Gerindra, menilai bahwa nilai budaya bangsa harus menjadi kompas moral dalam setiap proses politik.
“Kalau kita kehilangan nilai budaya, maka arah demokrasi bisa melenceng. Politikus, birokrat, maupun masyarakat harus menempatkan etika dan budaya sebagai dasar dalam setiap tindakan,” ungkapnya.
Ia berharap kegiatan seperti ini bisa memperkuat kesadaran politik masyarakat untuk lebih bijak dan kritis terhadap proses pemerintahan.
Sebagai moderator, Pujangga Assari menilai bahwa kegiatan penguatan demokrasi daerah ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan berbagai perspektif dari legislatif, pemerintah, dan masyarakat.
“Diskusi seperti ini membuka ruang refleksi bersama tentang bagaimana nilai budaya bangsa dapat diintegrasikan dalam praktik demokrasi dan pemerintahan sehari-hari,” ujar Pujangga.
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 14.00 Wita hingga selesai itu diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif. Peserta, yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat kelurahan, terlihat antusias berdiskusi tentang cara memperkuat budaya gotong royong dan musyawarah dalam tata kelola pemerintahan lokal.