DPRD Prov Kaltim

Divisi.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh program GratisPol Pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Program tersebut dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa dukungan DPRD terhadap GratisPol tidak hanya bersifat formal, tetapi mencakup […]

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur resmi menyampaikan laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) Pendidikan dan Lingkungan Hidup dalam Rapat Paripurna ke-43 yang digelar pada Jumat malam, 21 November 2025. Dua rancangan regulasi strategis tersebut disiapkan untuk menjawab kebutuhan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam sidang tersebut, Ketua Pansus Penyelenggaraan Pendidikan, Sarkowi V […]

Divisi.id – Kualitas sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Timur dinilai masih menghadapi berbagai tantangan meski beberapa indikator pembangunan menunjukkan peningkatan. Situasi ini mendorong DPRD Kaltim menegaskan kembali pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat daya saing masyarakat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa percepatan peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas, terutama […]

Divisi.id – Upaya memperkuat perlindungan lingkungan di Kalimantan Timur memasuki babak baru setelah DPRD Kaltim merampungkan laporan akhir Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut disusun untuk menjawab krisis ekologis yang semakin mengkhawatirkan. Ketua Pansus Lingkungan DPRD Kaltim, Guntur, menyampaikan bahwa penyusunan Raperda tersebut didorong oleh fakta lapangan yang menunjukkan meningkatnya pencemaran air, […]

Divisi.id – Penggunaan kendaraan dinas yang tidak segera dikembalikan oleh pejabat setelah masa jabatannya usai kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Persoalan ini dinilai berulang setiap periode dan berpotensi mengganggu kinerja pejabat baru yang membutuhkan fasilitas tersebut. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa kendaraan dinas merupakan aset negara yang diberikan semata-mata […]

Divisi.id – Dana Bagi Hasil (DBH) kembali menjadi sorotan setelah pemerintah pusat disebut belum memberikan kepastian terkait besaran alokasi untuk Kalimantan Timur. Situasi ini menambah tekanan fiskal daerah yang tahun ini mengalami penurunan dana transfer hingga 71 persen. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa DBH menjadi perhatian utama karena masyarakat adat sempat mempertanyakan kejelasan […]

Divisi.id – Penyesuaian anggaran tahun 2026 di Kalimantan Timur tidak hanya berdampak pada bantuan keuangan daerah, tetapi juga menyentuh pokok-pokok pikiran anggota DPRD serta anggaran di berbagai satuan kerja perangkat daerah. Pemerintah dan DPRD memastikan seluruh sektor harus menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang menurun. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut bahwa pemangkasan tak bisa […]

Divisi.id – Kebutuhan penyesuaian jurusan pendidikan dengan peluang kerja kembali mencuat sebagai isu penting dalam rapat pembahasan program pendidikan di Kalimantan Timur. DPRD Kaltim menilai pemerintah harus melakukan identifikasi serius terhadap kebutuhan lapangan kerja untuk menghindari ledakan pengangguran lulusan sarjana. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan mahasiswa menempuh […]

Divisi.id – Bantuan keuangan untuk pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur mengalami pemotongan besar dalam rancangan anggaran 2026. Pemangkasan ini menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam struktur APBD dan akan berdampak luas pada daerah penerima. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa bantuan keuangan merupakan sektor yang paling besar terkena pemangkasan saat pembahasan […]

Divisi.id – Persoalan Sungai Mateng kembali mencuat setelah muncul usulan agar daerah mengambil alih pengelolaan alur sungai untuk kepentingan masyarakat. DPRD Kaltim menegaskan bahwa penutupan atau pembukaan alur sungai tidak bisa dilakukan sepihak karena sungai tersebut berstatus aset nasional. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa daerah tidak memiliki kewenangan langsung terkait pengelolaan sungai-sungai besar […]