100 Hari Gubernur: Program Sudah Jalan, Sinkronisasi Masih Lemah

Divisi.id – Program 100 hari kerja Gubernur Kalimantan Timur mendapat apresiasi dari DPRD, khususnya terkait upaya memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Namun demikian, catatan kritis tetap diberikan terhadap lambannya sinkronisasi antara visi gubernur dan program yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menilai langkah awal pemerintahan baru sudah menunjukkan arah yang baik, meski belum sepenuhnya optimal. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal manajemen transisi dan komunikasi lintas instansi.

“Kami mengapresiasi program gratis pol dan just pol. Meskipun belum menjangkau semua kalangan karena keterbatasan anggaran, tapi targetnya tahun depan bisa gratis hampir 100%,” ujarnya saat ditemui di sela agenda kerja Komisi II.

Namun, Husni mengingatkan bahwa fase transisi tidak mudah. Selama tiga bulan pertama, Gubernur masih belum sepenuhnya bisa menggerakkan mesin birokrasi untuk menyesuaikan arah kebijakan baru. Hal ini menciptakan gap antara visi besar kepala daerah dan implementasi teknis di lapangan.

“Namun masa transisi memang tidak mudah. Pak Gubernur belum punya kuasa penuh untuk integrasikan programnya dengan OPD terkait. Sekarang kami lihat sudah mulai terjadi sinkronisasi antara visi-misi beliau dengan gerak dinas,” jelasnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Ia mencontohkan kondisi di Dinas Pendidikan, di mana penggunaan anggaran dinilai masih belum fokus pada prioritas utama. Beberapa kegiatan fisik seperti pembangunan pagar dan toilet memang penting, tetapi bukan hal yang paling mendesak dalam konteks pemenuhan hak dasar pendidikan.

“Misalnya di Dinas Pendidikan, ada pembangunan pagar, toilet, dan sebagainya, yang perencanaannya harus diperbaiki agar tidak salah arah. Fokusnya harus kembali ke prioritas utama pendidikan fasilitas belajar-mengajar, dan betul-betul gratis, termasuk seragam dan buku,” tegasnya.

Menurut Husni, visi pendidikan gratis tidak boleh hanya menjadi jargon. Implementasinya harus menyentuh kebutuhan riil di sekolah-sekolah, mulai dari fasilitas dasar hingga akses terhadap buku dan seragam yang selama ini masih membebani orang tua.

Lebih lanjut, DPRD akan terus melakukan fungsi pengawasan agar setiap program kerja Gubernur berjalan sesuai rencana dan sasaran. Keterlibatan legislatif bukan hanya untuk mengkritik, tetapi juga memastikan sinergi antar-instansi berjalan efektif.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Ia berharap, evaluasi terhadap 100 hari kerja ini menjadi momentum korektif, bukan hanya seremoni politik. Dengan sisa waktu pemerintahan yang masih panjang, perbaikan arah pembangunan bisa segera diwujudkan demi kesejahteraan rakyat.

Sebagai mitra strategis eksekutif, DPRD menggarisbawahi pentingnya integrasi program lintas sektor untuk menciptakan pemerintahan yang tanggap, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Kaltim secara nyata.