WTP di Tangan, Tapi PR Bertumpuk: DPRD Kaltim Ingatkan Pemerintah Jangan Lengah

Divisi.id – Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali secara berturut-turut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sempat menuai pujian luas. Namun bagi sebagian wakil rakyat, penghargaan itu tak bisa dijadikan alasan untuk lengah terhadap tanggung jawab besar yang masih tertinggal: tindak lanjut temuan BPK yang cukup signifikan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan agar capaian prestisius tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena. Ia menegaskan, opini WTP hanyalah hasil administratif yang harus dibarengi dengan langkah nyata dalam memperbaiki pengelolaan anggaran.

“Opini WTP ke-12 ini patut disyukuri dan dipertahankan. Ini hasil kerja keras bersama, dan menjadi budaya yang patut dijaga,” ucap Firnadi.

Ia menambahkan bahwa catatan dari BPK tetap ada dan tak boleh diabaikan. Ia mengingatkan pentingnya evaluasi terhadap rekomendasi BPK secara menyeluruh, terutama terkait program strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Catatan dari BPK tetap ada, dan ini tidak boleh diabaikan. Harus segera dievaluasi dan disempurnakan dalam batas waktu yang ditentukan,” katanya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Tegaskan Perang Melawan Narkoba Harus Dimulai dari Desa

Dalam laporan tahunannya, BPK RI mencatat 27 temuan dan memberikan 63 rekomendasi kepada Pemprov Kaltim. Di antara temuan tersebut, pelaksanaan program Beasiswa Kaltim Tuntas menjadi sorotan, mengindikasikan masih adanya celah dalam perencanaan dan eksekusi anggaran.

Firnadi meminta gubernur dan wakil gubernur untuk tidak berhenti pada seremoni penerimaan opini WTP, tetapi segera menginstruksikan seluruh OPD agar serius dan cepat menindaklanjuti temuan yang ada.

Menurutnya, kecepatan dan ketepatan pemerintah daerah dalam menyikapi rekomendasi BPK akan menjadi indikator sejati dari kualitas pengelolaan keuangan publik, bukan sekadar predikat dari lembaga auditor.

Di sisi eksekutif, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyambut baik raihan WTP, namun juga menyadari bahwa penghargaan ini hanyalah satu tahap dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kredibel dan akuntabel.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pancasila Bukan Sekadar Hafalan, tapi Pedoman Hidup

“Prioritas tetap pada pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Seno Aji.

WTP ke-12 bukanlah garis akhir, tetapi titik evaluasi penting. Legislator seperti Firnadi menuntut agar pemerintah daerah tidak menjadikan WTP sebagai tameng kebanggaan, melainkan cambuk untuk terus memperbaiki celah kelemahan, terutama dalam memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat nyata.

Dengan posisi DPRD sebagai pengawas, Fraksi PKS mengingatkan publik bahwa transparansi tidak berhenti di angka, tetapi juga di aksi nyata dan ketegasan menindak temuan demi kemajuan Kalimantan Timur secara menyeluruh.

Baca Juga:

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kaltim