DPRD Kaltim dorong transparansi anggaran demi penguatan demokrasi daerah

Divisi.id – Keterbukaan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-2 yang digelar di Gedung Serbaguna Kelurahan Kanaan, Bontang, pada Selasa, (18/03/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 16.00 Wita ini mengangkat tema transparansi perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan yang demokratis. Hadir sebagai narasumber dr. Etha Rimba Paembonan, MBA, dengan Paniwita TR sebagai moderator.

Dalam diskusi tersebut, Anggota DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan Bontang, Henri Pailan, menyoroti masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Ia menilai masyarakat selama ini lebih sering hanya melihat hasil pembangunan.

“Masyarakat selama ini hanya melihat hasil, tapi tidak tahu bagaimana proses menentukan prioritas dan membagi anggaran. Padahal itu sangat penting untuk diketahui,” ujar Henri.

Henri menegaskan bahwa masyarakat adalah pemilik sah dari anggaran negara dan berhak mengetahui seluruh prosesnya.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda ke-4 di Paser, DPRD Kaltim Perkuat Ideologi Pancasila dari Desa

“Rakyat adalah pemilik uang negara. Jadi mereka berhak tahu dari awal sampai akhir bagaimana anggaran itu direncanakan dan digunakan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa transparansi merupakan syarat utama dalam penguatan demokrasi daerah.

“Penguatan demokrasi tidak akan tercapai jika perencanaan dan penganggaran masih dilakukan secara tertutup. Keterbukaan adalah kunci,” lanjut Henri.

Menurutnya, banyak kebijakan di tingkat provinsi yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk kota Bontang, namun proses pembahasannya belum sepenuhnya diketahui publik. Karena itu, ia mendorong adanya ruang partisipasi yang lebih nyata bagi masyarakat.

Baca Juga:

Perda Pendidikan Pancasila Disosialisasikan, DPRD Tekankan Penguatan Karakter Bangsa di Balikpapan

“Kami ingin memastikan masyarakat punya ruang untuk ikut bicara, bukan hanya sekadar formalitas. Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa melibatkan warga yang terdampak,” katanya.

Henri juga mengajak masyarakat, media, dan kelompok sipil untuk ikut mengawasi setiap tahapan anggaran.

“Mulailah dari transparansi yang paling sederhana. Dari situ kepercayaan publik akan tumbuh,” pungkasnya.

Sementara itu, dr. Etha Rimba Paembonan dalam pemaparannya menekankan pentingnya transparansi dalam mencegah kebocoran anggaran.

Baca Juga:

Andi Faisal Sosialisasikan Perda di Long Kali, Tekankan Dampak Nyata Bagi Masyarakat

“Tanpa keterbukaan, kita sulit menilai apakah anggaran sudah dikelola dengan baik atau belum. Transparansi adalah langkah awal untuk mencegah penyimpangan,” jelasnya.