Jawad Menyisir Daerah Kukar Guna Mensosialisasikan Perda Bankum ke Warga Kukar

Divisi.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H. A. Jawad Sirajuddin, SH.,MH. kembali laksanakan kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) ke-5 tahun 2024 tentang Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Bankum). Kegiatan itu berlangsung di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada Minggu, 26 Mei 2024 Pukul 11.00 Wita sampai selesai.

Guna menyukseskan dan membantu dirinya dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Jawad Sirajuddin mengundang dua pemateri yang berprofesi sebagai pengacara yakni H. Zulkifli Alkaf, SH dan M. Rayis Jawad, SH. Kegiatan tersebut di pandu oleh Aliri, SH serta dihadiri oleh warga setempat sehingga berjalan dengan lancar.

Saat menyampaikan sambutannya, Jawad mengatakan bahwa perda ini merupakan hasil dari pemikiran antara Legislatif maupun Eksekutif, sehingga menghasilkan perda yang berguna bagi masyarakat kaltim terlebih bagi ekonominya yang kurang mampu.

“Yang jelas, tugasnya DPR pasti harus dijalankan yaitu mensosialisasikan Perda yang telah dihasilkan agar masyarakat bisa mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah secara gratis kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, Ia pun berharap agar masyarakat mengetahui dan paham bahwa perda yang dihasilkan ini adalah sifatnya positif. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari hukum.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Transparansi dan Koordinasi Program BKT

“Kalau dia tidak mengetahui mana yang mengakibatkan hukum, baik itu pidana, perdata maupun yang lainnya kan repot. Makanya masyarakat itu harus melek terhadap hukum,” terangnya.

“Banyak kejadian kejadian yang sudah lama ini tuh banyak yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah dan itu fakta ya hukum itu ada yang sifatnya hukum komersial. Seolah olah padahal ya teorinya enggak ke komersil kan enggak gitu,” lanjutnya.

Terakhir, Jawad berharap agar perda ini dapat dimanfaatkan dengan baik, supaya masyarakat bisa menerima bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

“Pastinya mereka harus memanfaatkannya, perda ini kan bagi orang yang tidak mampu tapi kalo orang yang mampu kan pasti punya lawyer punya apa-apa sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi, perda ini kan diutamakan untuk orang yang tidak mampu, jadi ini memang sudah ada perda nomor 5 tahun 2019 dan pergubnya yang memang kita sudah buat di tahun 2021, yang artinya, harus dimanfaatkan oleh orang yang benar-benar tidak mampu,” tandasnya.(*)

Baca Juga:

Dua Anggota DPRD Kaltim Mundur, Proses PAW Sedang Dibahas