APBD Kaltim 2026 Diproyeksi Tembus Rp15 Triliun, DPRD Sebut Fiskal Masih Cukup untuk Program Prioritas

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 berada di kisaran Rp15 triliun. Proyeksi ini muncul di tengah pembahasan program prioritas daerah, termasuk sektor pendidikan yang membutuhkan alokasi cukup besar.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa perkiraan nilai APBD 2026 menjadi dasar penting dalam menentukan kapasitas fiskal untuk mendanai program-program utama pemerintah daerah.

“APBD 2026 ini, perkiraan kita sekitar 15 triliun, 15 sekian-sekian,” ujar Hasanuddin pada sesi wawancara.

Ia mengungkapkan bahwa optimisme ini didukung oleh stabilitas fiskal daerah, meski sebelumnya Kaltim menghadapi tekanan pada dana transfer dan penyesuaian belanja. Menurutnya, tahun 2026 masih menyediakan ruang yang cukup untuk menopang kebutuhan prioritas.

“Yang penting kesiapan fiskal kita cukup,” tegasnya.

Baca Juga:

Gratispol Harus Didukung Sistem Pendidikan yang Kuat, Bukan Hanya Bebas Biaya

Sektor pendidikan menjadi salah satu yang mendapatkan perhatian khusus dalam pembahasan APBD 2026. Program prioritas seperti GERTI Sekolah serta rancangan kebijakan baru di bidang pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan.

“Kalau program pemerintah, optimis lah. Itu kan termasuk program prioritas. Kita dukung,” jelasnya.

Dalam diskusi sebelumnya, sempat disebutkan bahwa program pendidikan membutuhkan alokasi sekitar Rp1,4 triliun. Angka itu dinilai cukup besar, namun tetap memungkinkan selama proyeksi APBD terealisasi.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan sektor pendidikan tidak mengalami hambatan pendanaan. Selama masuk kategori prioritas, program tersebut akan terus diperjuangkan dalam pembahasan anggaran.

Baca Juga:

Kerusakan Alam Memburuk, DPRD Revisi Besar-Besaran Regulasi Perlindungan Lingkungan

“Kita optimis saja. Selama prioritas, kita dukung,” katanya.

Hasanuddin juga menegaskan bahwa besarnya nilai APBD bukan hanya soal angka, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam menyesuaikan struktur fiskal dengan kebutuhan strategis daerah. Ia menilai Kaltim sudah berada pada jalur yang tepat untuk menghadapi tahun anggaran 2026.

“Kita lihat nanti komposisinya setelah seluruh program dimasukkan. Yang jelas, kita ingin APBD ini tetap berdampak,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pembahasan APBD masih berlangsung hingga akhir tahun dan akan disesuaikan dengan perkembangan data fiskal nasional. Menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah terus berkoordinasi agar penyusunan anggaran berjalan akurat.

Baca Juga:

Sapto Setyo Pramono Soroti Kebiasaan Lama Pejabat Menguasai Mobil Dinas Setelah Pensiun

“Nanti akhir November sudah kelihatan bentuknya. Kita sinkronkan lagi,” jelasnya.

Dengan proyeksi APBD yang mencapai Rp15 triliun, DPRD berharap seluruh program prioritas—termasuk pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur—dapat berjalan tanpa hambatan signifikan.

“Yang penting keseimbangan fiskal tetap dijaga dan program yang menyentuh masyarakat tidak dikurangi,” tutupnya.

Baca Juga:

Dana Bagi Hasil Belum Jelas, Fiskal Kaltim Tertekan Akibat Pengurangan 71%