Aroma Korupsi Menguat! GM Ungkap Dugaan Skandal Korupsi di Blok Mahakam

Divisi.id – Dugaan korupsi dan penyelewengan keuangan di salah satu perusahaan milik negara yang beroperasi di Blok Mahakam, Kalimantan Timur, kini menjadi sorotan. Mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Mahasiwa Peduli Kalimantan Timur (GM Pekat) mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan, penetapan mitra kerja, serta pembayaran proyek yang dikerjakan oleh perusahaan mitra tersebut.

Dalam hal ini, GM Pekat menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan nomor 17/AUDITAMA VII/PDTT/02/2022. Hasil audit itu menunjukkan bahwa PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) diduga kehilangan potensi pendapatan sebesar USD 12.317.220,10 akibat penetapan harga di bawah nilai ekonomi. Selain itu, penjualan gas kepada PKSDE tanpa adanya perjanjian jual beli yang sah berpotensi menimbulkan piutang yang tidak dapat ditagih sebesar USD 3.901.904,85.

Koordinator Lapangan GM Pekat, Sukirman, menegaskan bahwa PT PHM seharusnya mematuhi aturan yang ditetapkan negara sebagai acuan dalam menjalankan setiap program kerja.

“Kami sangat menyayangkan adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di aset nasional, padahal kita berharap perusahaan tersebut bisa memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara,” ungkap Sukirman saat dikonfirmasi pada Selasa (17/9/2024).

GM Pekat juga telah mengirimkan surat pemberitahuan terkait aksi damai kepada pihak kepolisian. Mereka meminta penegak hukum untuk segera menyelidiki dugaan kasus korupsi tersebut, agar masyarakat mengetahui perkembangan kasus ini dan kinerja PT PHM.

Baca Juga:

Tersandung Kasus ITE, Mantan Anggota DPRD Kaltim James Bastian Tuwo Ditahan di Rutan Samarinda

“Kami akan menggelar aksi damai di depan Polda Kaltim dalam waktu dekat, meminta pihak Polda Kaltim untuk mengusut dugaan korupsi di PT PHM,” tegasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, GM Pekat membawa beberapa tuntutan dalam aksi tersebut, di antaranya:
1. Meminta Polda Kaltim memeriksa jajaran manajemen PT PHM.
2. Mendesak Polda Kaltim untuk memeriksa jajaran Direksi PT PHM.
3. Mendesak Polda Kaltim memeriksa manajemen pengadaan barang dan jasa PT PHM.

Selain itu, GM Pekat mempertanyakan kebijakan PT PHM yang melakukan pembangunan enam platform di luar Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar USD 215 juta. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak dan gas di Blok Mahakam dan melibatkan sekitar 2.000 tenaga kerja, namun pelaksanaannya dilakukan di luar Kaltim.

“Secara moral, ini merugikan masyarakat Kalimantan Timur, yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat dari proyek tersebut. Jika 2.000 tenaga kerja tersebut bekerja di Kaltim, perekonomian daerah pasti akan lebih hidup,” ujar Sukirman.

Baca Juga:

Pembayaran Lahan Outer Ringroad IV Diduga Salah, Pemilik Sah Siap Tempuh Jalur Hukum Jika Mediasi Gagal