
Divisi.id – Dampak banjir tahunan di Kutai Kartanegara tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga kerap memutus jalur distribusi kebutuhan pokok. DPRD Kaltim mendesak pemerintah agar memperkuat mitigasi bencana yang tidak hanya fokus pada penanganan air, tetapi juga mengantisipasi dampak ekonomi dan logistiknya.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mengungkapkan bahwa selama ini koordinasi mitigasi banjir belum menyentuh sektor-sektor penting seperti perhubungan dan perdagangan. Padahal, ketika air naik dan jalur transportasi terputus, distribusi sembako ikut terganggu dan memicu kelangkaan di sejumlah wilayah.
“Saya pikir, satu, yang namanya banjir tahunan, dua tahunan itu selalu ada, ya otomatis mungkin mitigasinya jelas,” kata Salehuddin.
Menurutnya, mitigasi tidak cukup hanya dilimpahkan ke satu instansi. Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga harus terlibat aktif dalam menyusun langkah terpadu sebelum, saat, dan setelah banjir terjadi.
“Perhubungan, Dinas PUPR juga harus berkoordinasi, termasuk Badan Perindustrian Perdagangan. Kenapa, karena memang di posisi-posisi itu kadang-kadang sembako juga menjadi langka,” ujarnya.
Salehuddin menegaskan, ketika banjir menghambat distribusi logistik, masyarakatlah yang paling terdampak, khususnya di wilayah yang tergolong sulit akses. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan skema antisipasi berbasis pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Ia menyarankan agar data tahunan soal banjir dijadikan dasar perencanaan distribusi dan pengamanan jalur logistik. Jangan sampai masalah rutin terus berulang tanpa ada evaluasi dan perbaikan sistemik.
“Karena putusnya jalur, karena naiknya air itu, segala macam. Saya pikir ini bila mitigasi clear, insya Allah kita bisa antisipasi seperti itu,” tambahnya.
DPRD pun menyatakan siap mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat perencanaan lintas sektor agar dampak banjir bisa dikendalikan, bukan sekadar ditanggulangi ketika sudah terjadi.