
Divisi.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, menegaskan pentingnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi di tingkat desa. Menurutnya, BUMDes bukan sekadar lembaga formal, tapi harus mampu menjadi lokomotif kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inovasi usaha yang berbasis potensi lokal.
“BUMDes punya kekuatan untuk menjalankan berbagai jenis usaha. Mereka bisa jadi agen, mitra, atau bahkan pelaku utama dalam sektor pariwisata, kuliner, penyediaan akomodasi, hingga penguatan UMKM,” ungkap Edi Damansyah.
Ia mendorong sinergi antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh unsur pemerintahan desa dalam menggali serta mengembangkan potensi lokal yang bisa menjadi sumber keunggulan ekonomi desa.
“Kalau desa itu penghasil ikan, jangan semua dijual dalam bentuk segar. Kita perlu dorong inovasi agar ada nilai tambah, seperti produksi ikan kaleng, kerupuk ikan, atau produk olahan lainnya,” lanjut Edi.
Menurutnya, potensi desa di Kukar sangat beragam. Ada yang unggul di sektor pertanian pangan, ada yang kuat di perikanan, perkebunan karet, sawit, atau buah-buahan lokal. Semua potensi ini perlu dikelola dengan cerdas agar mampu menciptakan rantai ekonomi yang memberi manfaat luas.
Edi juga menekankan pentingnya inovasi dan keberanian untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Ia menilai, BUMDes harus menjadi institusi yang lincah, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan pasar, bukan sekadar menjalankan program musiman.
Selain itu, Edi juga menyinggung soal penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Menyusul perubahan masa jabatan kepala desa dari lima menjadi delapan tahun, maka seluruh desa di Kukar diminta segera melakukan revisi dan penyesuaian dokumen perencanaan.
“RPJMDes yang sebelumnya hanya berlaku sampai 2025, harus diperpanjang hingga 2028. Ini penting agar pembangunan desa tetap terarah dan berkesinambungan,” ujarnya.
Dengan masa jabatan yang lebih panjang, Edi berharap para kepala desa bisa bekerja lebih strategis dan berpikir jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui penguatan kelembagaan, terutama BUMDes.
“Kita tidak bisa lagi bicara soal program yang seremonial. Yang kita butuhkan adalah kerja nyata yang menyentuh langsung masyarakat desa,” tegasnya.