
Divisi.id – Persoalan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Ketimpangan akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah dengan sebaran geografis yang luas, dinilai dapat menghambat upaya peningkatan kualitas hidup warga jika tidak segera ditangani secara serius.
DPRD Kalimantan Timur menaruh perhatian khusus pada kondisi di Kabupaten Kutai Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai sektor utama dalam perencanaan pembangunan.
“Dua sektor ini adalah fondasi. Pendidikan dan kesehatan menentukan kualitas sumber daya manusia dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” kata Syarifatul.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak akan optimal tanpa dukungan kualitas SDM yang memadai. Oleh karena itu, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan harus berjalan seiring dengan program pembangunan fisik yang selama ini digencarkan.
“Kalau SDM tidak dipersiapkan dengan baik, hasil pembangunan jangka panjang juga tidak akan maksimal,” ujarnya.
Syarifatul juga menyinggung kondisi anggaran daerah yang mengalami penyesuaian. Ia menilai efisiensi menjadi langkah yang tidak terhindarkan, terutama pada belanja yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Efisiensi harus diarahkan pada pengurangan kegiatan seremonial agar anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan yang lebih mendesak,” tegasnya.
Ia menyebut belanja modal untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta fasilitas publik tetap perlu diprioritaskan. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka akses layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.
“Pembangunan fisik harus dirasakan secara merata, bukan hanya di pusat-pusat kota,” katanya.
Lebih lanjut, Syarifatul menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Koordinasi dengan pemerintah pusat serta keterlibatan pihak swasta dinilai dapat menjadi solusi untuk menutup keterbatasan anggaran daerah.
“Kolaborasi menjadi kunci agar program prioritas tetap berjalan meski anggaran terbatas,” ucapnya.
Ia berharap, dengan fokus kebijakan yang jelas, pembangunan di Kutai Timur tidak hanya terlihat dari sisi fisik semata, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga, baik melalui akses pendidikan yang berkualitas maupun layanan kesehatan yang merata,” tuturnya.
DPRD Kaltim pun berkomitmen terus mengawal kebijakan anggaran dan program pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Syarifatul menegaskan, pendidikan dan kesehatan bukan sekadar sektor pendukung, melainkan kunci utama kemajuan daerah.
“Jika dua sektor ini diperkuat, saya yakin kualitas hidup masyarakat Kutai Timur akan meningkat secara berkelanjutan,” pungkasnya