DPRD Provinsi Kaltim

Divisi.id – Pembangunan Spam Regional yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan air bersih di wilayah Bontang dan Kutai Timur kini memasuki tahap akhir. Namun, DPRD Kaltim menyoroti bahwa sebagian pekerjaan masih bergantung pada penyelesaian pihak swasta. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembangunan proyek tersebut. Kini tinggal […]

Divisi.id – Data Kementerian Pendidikan menunjukkan masih ada ribuan anak di Kalimantan Timur yang belum pernah mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah didorong memperluas bantuan, termasuk menanggung biaya hidup bagi siswa dari daerah terpencil. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai angka 9.945 anak yang belum pernah sekolah merupakan sinyal bahwa masalah pendidikan di Kaltim tidak […]

Divisi.id – Minimnya kewenangan pengawasan yang dimiliki daerah menjadi keluhan serius dari anggota legislatif daerah. Dalam banyak kasus-kasus pertanahan, DPRD dan pemerintah provinsi hanya bisa menyaksikan berbagai pelanggaran di lapangan tanpa dapat mengambil tindakan tegas. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, dalam wawancara bersama awak media. Ia […]

Divisi.id – Masalah banjir yang melanda beberapa wilayah di Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antar pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut secara efektif. Agus menegaskan bahwa curah hujan tinggi menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir, tidak hanya di Samarinda, tetapi […]

Divisi.id – Sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinilai menjadi penghambat utama dalam penanganan berbagai persoalan di daerah. Salah satunya adalah konflik pertanahan dan sengketa izin perusahaan. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Didik Agung Eko Wahono, menilai bahwa pengalihan hampir seluruh kewenangan ke pemerintah pusat membuat daerah kesulitan dalam […]

Divisi.id- Program pendidikan menjadi salah satu sektor yang terus mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Timur, khususnya menyangkut efektivitas realisasi dan pengelolaan anggaran. Salah satunya adalah Beasiswa Kaltim Tuntas dan Program Gratis Pol, yang disebut-sebut masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyampaikan keprihatinannya atas catatan yang diberikan Badan Pemeriksa […]

Divisi.id – Sinkronisasi antara arah pembangunan daerah dan provinsi dinilai sangat penting demi memastikan kebijakan berjalan efektif dan saling mendukung. Hal itu ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menanggapi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur. Menurutnya, RPJMD di tingkat kabupaten/kota seharusnya tidak lepas dari arah kebijakan strategis […]

Divisi.id – Isu dugaan keberadaan “loket narkoba” yang dibuka dengan seizin aparat RT di salah satu kelurahan di Samarinda menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fahruddin. Ia menilai, jika hal itu benar terjadi, maka harus ditindak dengan tegas demi menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Sebagai mantan anggota DPRD Samarinda yang […]

Divisi.id – Samarinda kembali disorot terkait buruknya pengelolaan sampah, setelah menempati peringkat kelima dari sepuluh kabupaten/kota dalam penilaian kinerja pengelolaan limbah di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fahruddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ini, terutama karena status Samarinda sebagai ibu kota provinsi. Menurutnya, sebagai pusat pemerintahan provinsi, sudah seharusnya Samarinda menjadi contoh dalam […]

Divisi.id – Pemerataan akses pendidikan menengah menjadi salah satu perhatian utama Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kurangnya sarana dan prasarana SMA serta SMK di sejumlah kabupaten dan kota menjadi sorotan serius yang perlu segera direspons pemerintah provinsi. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, menegaskan […]