DPRD Kaltim Dorong Kolaborasi Atasi Anak yang Belum Pernah Sekolah

Divisi.id – Data Kementerian Pendidikan menunjukkan masih ada ribuan anak di Kalimantan Timur yang belum pernah mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah didorong memperluas bantuan, termasuk menanggung biaya hidup bagi siswa dari daerah terpencil.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai angka 9.945 anak yang belum pernah sekolah merupakan sinyal bahwa masalah pendidikan di Kaltim tidak hanya soal biaya pendidikan langsung seperti UKT, tetapi juga mencakup beban biaya hidup lainnya.

“Bukan hanya soal UKT, anak-anak dari daerah juga harus menanggung biaya akomodasi, transportasi, bahkan makan sehari-hari. Itu yang seringkali jadi penghalang mereka untuk sekolah,” kata Darlis.

Menurutnya, dalam program gratis pol yang digagas pemerintah provinsi, biaya UKT telah ditanggung. Namun, untuk mengatasi tantangan living cost, Darlis mendorong agar perusahaan-perusahaan besar di Kaltim bisa ikut berperan melalui program CSR mereka.

“Kami meminta perusahaan menyalurkan CSR-nya dalam bentuk bantuan transportasi atau akomodasi. Biar APBD fokus pada UKT, dan CSR bisa bantu biaya hidup,” ujarnya.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

Ia menambahkan, pendekatan ini perlu agar rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur bisa meningkat secara signifikan. Saat ini, angka lama sekolah masih rendah, yakni sekitar 10,2 tahun atau setara kelas 1 SMA.

“Kalau hanya dibantu UKT saja, anak-anak dari kampung tetap tidak bisa sekolah karena biaya hidupnya tinggi. Ini sebabnya kita mendorong kolaborasi antara pemerintah dan swasta,” tegasnya.

DPRD Kaltim pun mengapresiasi langkah Pemprov dalam membagikan buku dan seragam bagi siswa SMA/SMK. Namun, intervensi semacam ini tetap perlu diperluas jika ingin menyentuh kelompok yang benar-benar terpinggirkan secara ekonomi dan geografis.

“Kalau seragam, buku, dan UKT dibantu, tapi anaknya nggak bisa tinggal di kota karena nggak ada biaya hidup, tetap saja nggak sekolah. Itu yang harus dipikirkan ke depan,” lanjutnya.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data

Darlis meyakini, dengan kolaborasi lintas sektor dan intervensi menyeluruh, kualitas dan akses pendidikan di Kalimantan Timur bisa ditingkatkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri jika ingin menghapus angka 9.945 anak putus sekolah tersebut.