DPRD Kaltim Dorong Pemerataan Pembangunan SMA/SMK di 10 Kabupaten/Kota

Divisi.id – Pemerataan akses pendidikan menengah menjadi salah satu perhatian utama Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kurangnya sarana dan prasarana SMA serta SMK di sejumlah kabupaten dan kota menjadi sorotan serius yang perlu segera direspons pemerintah provinsi.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah dalam membangun fasilitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Ia berharap pembangunan sarana SMA dan SMK menjadi bagian utama dalam rencana pembangunan ke depan.

“Kita sangat berharap pemerintah provinsi punya program yang jelas terhadap pembangunan sarana dan prasarana SMA dan SMK di kabupaten/kota,” kata Damayanti.

Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah yang layak. Pemerintah provinsi, menurutnya, harus melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh agar pembangunan bisa tepat sasaran.

“Harus melihat seberapa besar kebutuhan di masing-masing kota atau kabupaten. Jangan sampai ada yang tertinggal,” tegasnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Tak hanya soal fisik bangunan, Damayanti juga menyoroti pentingnya kelengkapan pendukung seperti laboratorium, ruang praktik, hingga akses transportasi yang menunjang kegiatan belajar-mengajar. Semua itu, menurutnya, berkontribusi besar terhadap kualitas pendidikan.

Ia menyampaikan bahwa tanpa sarana yang memadai, semangat pemerataan pendidikan hanya akan menjadi wacana. Pemerintah harus menunjukkan keseriusan agar generasi muda di pelosok Kaltim tidak tertinggal dari daerah lain.

“Pendidikan itu fondasi utama. Kalau kita serius ingin mencetak SDM unggul, maka fasilitasnya harus disiapkan dari sekarang,” ungkap Damayanti.

Komisi IV pun siap mendorong kebijakan anggaran agar pembangunan sekolah menengah ini menjadi prioritas. Ia berharap pemerintah provinsi mendengar masukan yang telah disampaikan dalam pembahasan RPJMD.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Damayanti juga meminta agar pemerintah tidak hanya mengandalkan dana pusat, tetapi lebih aktif menggunakan APBD provinsi untuk membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan yang belum merata. Ia menilai hal ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Kami akan terus kawal agar rencana ini tidak sekadar janji, tapi benar-benar direalisasikan di lapangan,” pungkasnya.