Damayanti: Anggaran Besar Tak Terserap, Rakyat yang Dirugikan

Divisi.id – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD Kaltim. Total Silpa sebesar Rp2,6 triliun dianggap sebagai indikasi lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, menyayangkan hal ini karena banyak program prioritas, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, yang terbengkalai akibat tidak optimalnya penyerapan anggaran.

“Kami sangat menyayangkan adanya Silpa sebesar Rp2,6 triliun. Itu artinya ada hak masyarakat yang tidak terlaksana karena dana tersebut tidak dimanfaatkan,” kata Damayanti.

Ia menilai, perencanaan anggaran yang tidak matang bisa menimbulkan jeda pelayanan publik. Program-program strategis seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan pemenuhan tenaga kerja terhambat hanya karena kesalahan di sisi administrasi.

“Silpa ini bukan sekadar angka, tapi dampaknya besar. Bisa jadi sarana prasarana pendidikan atau kesehatan yang seharusnya dibangun jadi tertunda,” ujarnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Damayanti juga mencontohkan Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah yang masih kekurangan infrastruktur pendidikan. Ia menyebut, jika anggaran terserap dengan baik, maka berbagai kebutuhan masyarakat bisa lebih cepat dipenuhi.

Komisi IV meminta agar Pemprov Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan dan penyerapan anggaran, termasuk pola koordinasi antar-OPD yang selama ini dinilai belum berjalan efektif.

“Kami dorong pemerintah provinsi untuk lebih jeli dan cermat dalam menyusun anggaran, supaya tidak ada lagi dana besar yang mengendap,” tegasnya.

Selain merugikan masyarakat, Silpa dalam jumlah besar juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. Menurut Damayanti, ini adalah bentuk pemborosan yang tidak kasat mata tetapi berdampak sistemik.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat soal program-program yang tertunda akibat dana tak terserap. Hal ini penting agar publik paham dan bisa ikut mengawasi kinerja anggaran daerah.

“Kalau masyarakat tahu ada anggaran triliunan yang tidak dipakai, pasti mereka bertanya-tanya. Pemerintah harus bisa menjawab itu dengan transparan,” pungkasnya.