Dampak Pemotongan TKD Mulai Terlihat, Pembangunan Kaltim Terancam Melambat

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan menghadapi perlambatan pembangunan menyusul turunnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun pada tahun anggaran mendatang. DPRD menilai pemangkasan ini akan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal Kaltim dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnandi Ikhsan, menjelaskan bahwa penurunan TKD dari kisaran Rp20–21 triliun menjadi jauh lebih kecil membuat banyak rencana kegiatan tidak bisa berjalan optimal. Ia menyebut bahwa kondisi ini tidak hanya memengaruhi program prioritas, tetapi juga kegiatan masyarakat yang telah menunggu realisasi.

“Itu kayaknya apa ya ini perlahan tapi pasti akan terjadi, adanya perlambatan pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan TKD dalam jumlah besar bukan sekadar angka, melainkan berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Banyak kegiatan pembangunan sudah terjadwal, namun kini terancam ditunda atau bahkan tidak bisa dilaksanakan.

“Kami melihat banyak kegiatan masyarakat yang sudah menunggu itu kemungkinan besar tidak bisa ter-cover lagi,” katanya.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

Firnandi menilai bahwa situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, mengingat Kaltim merupakan daerah dengan kebutuhan fiskal yang tinggi, terlebih dalam masa transisi menuju Ibu Kota Negara (IKN). Kebutuhan daerah justru meningkat, namun alokasi pusat turun signifikan.

“TKD itu kan selama ini menjadi salah satu sumber utama untuk mendorong pembangunan di daerah,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan program pembangunan ekonomi akan terkena dampak paling awal. Pemangkasan anggaran otomatis mengurangi ruang gerak pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

“Pasti banyak yang tidak bisa berjalan seperti sebelumnya,” tegasnya.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Firnandi juga menyoroti bahwa kondisi ini bukan hanya menjadi beban pemerintah provinsi, tetapi juga masyarakat yang telah menunggu realisasi program. Banyak kegiatan berskala kecil hingga menengah yang selama ini bergantung pada TKD.

“Kegiatan masyarakat itu kan banyak yang bergantung dari situ,” katanya.

DPRD mengingatkan pemerintah pusat bahwa kebijakan pengurangan TKD harus mempertimbangkan kondisi lokal setiap daerah. Menurut Firnandi, Kaltim termasuk daerah yang sangat terdampak karena kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

“Kaltim ini kan lagi banyak pembangunan, jadi dampaknya sangat terasa,” ujarnya.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman

Ia menyebut perlambatan pembangunan akan terlihat dalam beberapa sektor, terutama infrastruktur dan pelayanan dasar. Banyak program yang sudah dirancang dengan asumsi TKD tahun sebelumnya, sehingga pemangkasan tersebut membuat pemerintah harus mengurut ulang prioritas.

“Yang jelas ini akan mengubah banyak rencana yang sudah disusun,” ucapnya.

Firnandi menegaskan bahwa kondisi ini juga berdampak pada persepsi publik terhadap pemerintah daerah. Ketika pembangunan melambat, masyarakat cenderung menilai pemerintah tidak maksimal, padahal persoalan ini terjadi pada level kebijakan pusat.

“Kita harus jelaskan ke masyarakat juga, supaya tidak salah paham,” pungkasnya.

Baca Juga:

Sosialisasi Perda ke-4 di Paser, DPRD Kaltim Perkuat Ideologi Pancasila dari Desa