Demo dan Kerusuhan di Batu Kajang, DPRD Soroti Dampak Jalan Rusak

Divisi.id – Aksi demonstrasi dan keributan sosial yang terjadi di Batu Kajang dan sekitarnya dinilai sebagai dampak langsung dari buruknya kondisi jalan dan ketidakpastian regulasi. Ketegangan antarwarga dan perusahaan menjadi konsekuensi yang terus berulang akibat ketiadaan solusi konkret dari pemerintah.

Yenni Eviliana, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, menyayangkan terus munculnya gejolak di masyarakat yang dipicu oleh akses jalan yang tak aman dan belum terselesaikan. Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar.

“Saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jangan sampai muncul demonstrasi dan keributan yang makin meluas,” ujar Yenni.

Ia menambahkan bahwa banyaknya informasi simpang siur yang beredar di masyarakat juga turut memperkeruh keadaan. Ketika pemerintah lambat merespons, celah ini diisi oleh fitnah dan asumsi-asumsi liar.

“Sekarang sudah banyak sekali informasi simpang siur yang menyebar di masyarakat, bahkan sampai menimbulkan fitnah,” tegasnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Selain ketegangan warga, demo juga melibatkan para sopir truk yang kehilangan pendapatan saat akses jalan terganggu. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan jalan bukan sekadar soal infrastruktur, tapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga.

“Bahkan yang turun ke jalan itu bukan hanya warga, tapi juga para sopir truk. Mereka ikut demo karena merasa penghasilan mereka terganggu,” jelasnya.

Menurut Yenni, ketika akses jalan ditutup atau dibatasi tanpa solusi yang adil, masyarakat kelas bawah yang paling terdampak. Ketidakpastian seperti ini akhirnya memicu reaksi sosial secara kolektif.

“Kalau truk dilarang lewat dan mereka tidak bisa bekerja, otomatis dapur mereka juga terganggu,” tambahnya.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Ia menekankan bahwa pemerintah dan perusahaan harus mencari solusi yang adil agar kepentingan masyarakat tetap terjaga. Selain perbaikan jalan, komunikasi dan transparansi kebijakan harus diperkuat.