Dinkes Kaltim Gelar Pemantauan dan Evaluasi Program Kesehatan

Divisi.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinkes Kaltim, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian indikator kinerja,” papar Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin.

Jaya mengungkapkan, Dinkes Kaltim dalam rangka pemantauan dan evaluasi tersebut, secara periodik memonitor setiap triwulan dan mencatat hasilnya di aplikasi Evapor Bappeda.

Kemudian, kegiatan tersebut juga mencakup diskusi mengenai rencana umum pengadaan (RUP) barang/jasa melalui swakelola atau penyedia layanan.

“Kami harus menetapkan dan mengumumkan RUP sesuai dengan ketentuan Perpres 16 tahun 2018,” ungkapnya.

Baca Juga:

Waspada HMPV, Dinkes Kaltim Perketat Pengawasan di Pintu Masuk Internasional

Jaya menyebutkan bahwa yang menentukan RUP harus diumumkan dan dimuat dalam aplikasi SIRUP serta dapat diakses melalui berbagai media.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa juga diwajibkan menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN ditambah BMP minimal 40 persen, sesuai dengan Perpres No. 12/2021.

“Pengadaan barang impor hanya dapat dilakukan jika barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri atau volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. LKPP dan/atau kementerian/lembaga/pemerintah daerah juga harus memperbanyak pencantuman produk dalam negeri dalam katalog elektronik,” tambahnya.

Sebagai informasi, Dinkes Kaltim mendapat paparan narasumber dari Bappeda Provinsi Kaltim dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kaltim untuk memberikan masukan dan pembelajaran terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan pengadaan barang/jasa.

Baca Juga:

Tingkatkan Kualitas Layanan, Pemprov Kaltim Hibahkan 22 Kendaraan Kesehatan