DPRD Dukung Pembangunan RS Samarinda dan Kutai Barat untuk Pemerataan Layanan Kesehatan

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pembangunan dua rumah sakit baru yang direncanakan pemerintah provinsi, masing-masing berlokasi di Samarinda dan Kutai Barat. Langkah ini dianggap krusial untuk pemerataan pelayanan kesehatan di tengah kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyatakan bahwa rumah sakit adalah fasilitas dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Ketiadaan rumah sakit yang memadai di sejumlah wilayah membuat akses kesehatan menjadi tantangan bagi warga, terutama di daerah pedalaman.

“Rumah sakit itu kan memang kebutuhan primer,” ujarnya.

Syarifatul menjelaskan bahwa dua daerah yang diprioritaskan pembangunan rumah sakit adalah Samarinda dan Kutai Barat. Menurutnya, pemilihan lokasi ini sudah tepat mengingat tingginya kebutuhan masyarakat, terutama di kawasan yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah.

“Itu memang sangat dibutuhkan, terutama di daerah Kubar,” katanya.

Baca Juga:

Gratispol Harus Didukung Sistem Pendidikan yang Kuat, Bukan Hanya Bebas Biaya

Ia menuturkan bahwa masih banyak wilayah di Kalimantan Timur yang belum memiliki akses kesehatan yang layak. Kondisi ini memaksa sebagian masyarakat menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan dasar, apalagi tindakan medis yang bersifat darurat.

“Masyarakat daerah itu kalau mau berobat, sering harus ke kota yang lebih besar,” jelasnya.

Syarifatul menyebut bahwa pembangunan rumah sakit bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah provinsi untuk menciptakan generasi emas Kaltim di masa depan.

“Kalau masyarakatnya sehat, maka SDM kita bisa lebih berkembang,” ujarnya.

Baca Juga:

Kerusakan Alam Memburuk, DPRD Revisi Besar-Besaran Regulasi Perlindungan Lingkungan

Ia menekankan bahwa kesehatan yang baik merupakan fondasi penting dalam menghadapi tantangan bonus demografi. Jika masyarakat tidak mendapatkan akses medis yang memadai, potensi generasi produktif tidak akan bisa dimaksimalkan.

“Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menyongsong bonus demografi,” tambahnya.

Syarifatul juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas kesehatan antarwilayah. Pemerintah, kata dia, harus memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi menjangkau daerah-daerah yang selama ini tertinggal dalam layanan kesehatan.

“Kita tidak boleh hanya membangun di kota, harus merata,” katanya.

Baca Juga:

Sapto Setyo Pramono Soroti Kebiasaan Lama Pejabat Menguasai Mobil Dinas Setelah Pensiun

Ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan juga menjadi bagian dari upaya menurunkan angka stunting. Dengan akses layanan yang lebih dekat dan terjangkau, masyarakat bisa memperoleh pendampingan kesehatan sejak dini.

“Kalau layanan kesehatan dekat, itu juga membantu menurunkan angka stunting,” ujarnya.

Selain itu, Syarifatul mengingatkan bahwa pembangunan rumah sakit harus dibarengi penyediaan tenaga medis dan fasilitas pendukung yang memadai. Rumah sakit, menurutnya, tidak akan efektif jika hanya berdiri secara fisik tanpa didukung sumber daya manusia yang kompeten.

“Bangunannya harus bagus, tapi SDM-nya juga harus siap,” katanya.

Baca Juga:

Dana Bagi Hasil Belum Jelas, Fiskal Kaltim Tertekan Akibat Pengurangan 71%

Ia berharap proses pembangunan dua rumah sakit tersebut dapat berjalan tanpa hambatan, baik secara anggaran maupun teknis. DPRD berkomitmen untuk mengawal perencanaan hingga realisasinya agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kita akan kawal supaya ini tidak hanya rencana, tapi benar-benar terlaksana,” tegasnya.

Syarifatul menutup dengan menegaskan bahwa peningkatan layanan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi Kalimantan Timur. Ia berharap pemerintah terus memperluas program pemerataan kesehatan ke wilayah lainnya.

“Kita harus pastikan seluruh masyarakat Kaltim bisa mendapat layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.

Baca Juga:

Pemangkasan Anggaran Menyentuh Pokir dan SKPD, Kaltim Sesuaikan Diri dengan Kondisi Fiskal