DPRD Kaltim Ajak Banyak Pihak Terlibat Jaga Target Penurunan Stunting

Divisi.id – Upaya percepatan penurunan stunting di daerah kerap dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran. Ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat sejumlah program sosial rawan tersendat ketika terjadi penyesuaian kebijakan fiskal nasional.

Situasi inilah yang kini menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur, menyusul rencana pemerintah pusat memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menilai pemerintah daerah perlu segera mengantisipasi potensi dampak kebijakan tersebut agar program penanganan stunting tidak terhenti.

“Kalau anggaran mengalami tekanan, maka pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu ada pola kerja baru yang lebih kolaboratif,” ujar Darlis.

Ia menekankan bahwa keterlibatan pihak ketiga, mulai dari sektor swasta hingga elemen masyarakat, menjadi strategi penting untuk menjaga kesinambungan program. Menurutnya, pendekatan lintas sektor terbukti mampu menutup kekurangan pembiayaan sekaligus memperluas jangkauan intervensi stunting.

“Pengalaman di Samarinda menunjukkan hasil yang baik ketika pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi menggandeng berbagai pihak yang punya kepedulian dan kapasitas,” katanya.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

Darlis juga menegaskan bahwa potensi pengurangan TKD tidak seharusnya melemahkan komitmen daerah. Justru kondisi tersebut harus mendorong penguatan koordinasi antarlembaga agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Dengan kebersamaan dan komunikasi yang solid, risiko terhambatnya program bisa diminimalisir,” ucap wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda itu.

Ia menambahkan, upaya penurunan stunting membutuhkan konsistensi jangka panjang. Karena itu, penguatan kemitraan perlu dirancang secara berkelanjutan, bukan sekadar solusi sementara akibat keterbatasan anggaran.

“Target besar seperti penurunan stunting tidak akan tercapai jika masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaltim, capaian penanganan stunting antarwilayah masih belum merata. Sejumlah daerah menunjukkan hasil positif, sementara wilayah lain masih mencatat angka yang tergolong tinggi.

Kondisi tersebut memperkuat urgensi penerapan strategi yang adaptif dan inklusif. DPRD Kaltim berharap pemerintah daerah dapat memperluas jaringan kerja sama serta memastikan seluruh program penanganan stunting tetap berlanjut meski menghadapi dinamika kebijakan anggaran dari pusat.