DPRD Kaltim Jelaskan Efek Pemotongan TKD Terhadap Program Pembangunan

Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kebijakan rasionalisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) imbas pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) hingga Rp6 juta. Kondisi ini menimbulkan dampak ke berbagai sektor, termasuk program-program pembangunan yang sebelumnya dijanjikan kepada masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut menyebabkan banyak penyesuaian di berbagai kegiatan pemerintah. Ia menyebut rasionalisasi ini tidak hanya menyentuh OPD, tetapi juga usulan program dari para legislator.

“Kami juga mengalami dampaknya. Pokok-pokok pikiran kami ikut dirasionalisasi,” ujarnya.

Subandi mengungkapkan bahwa janji-janji pembangunan yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat pada masa reses terpaksa tertunda. Kondisi pengurangan anggaran membuat proses perencanaan harus dikaji ulang.

Ia menyampaikan bahwa publik perlu memahami penyebab terhambatnya beberapa program yang sudah direncanakan. Menurutnya, semua sektor kini terkena dampak yang sama, sehingga penyesuaian tidak dapat dihindari.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

“Yang selama ini kami janjikan ke masyarakat pasti ikut terdampak. Banyak program yang harus menunggu karena ada pengurangan-pengurangan,” jelasnya.

Subandi menegaskan bahwa rasionalisasi berlaku merata di seluruh OPD tanpa pengecualian. Penyesuaian dilakukan untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah sekaligus memastikan prioritas utama tetap berjalan.

Ia mencontohkan bahwa bahkan program prioritas di sektor tertentu harus mengalah, meski beberapa program vital seperti pendidikan tetap dipertahankan agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

“Ada sektor yang harus mengalah, tetapi untuk pendidikan, misalnya, itu tetap dijalankan,” katanya.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Meski demikian, ia belum dapat merinci proyek mana saja yang terdampak rasionalisasi karena bukan bagian dari Badan Anggaran (Banggar). Ia menegaskan bahwa informasi detail mengenai alokasi baru ada pada anggota Banggar.

Subandi memastikan bahwa program prioritas tetap menjadi perhatian, meskipun harus menyesuaikan kondisi anggaran terkini. Ia meminta masyarakat tidak salah paham terhadap keterlambatan realisasi program.

Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih memahami kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan. Menurutnya, penyesuaian seperti ini adalah konsekuensi dari kebijakan pengendalian anggaran agar tidak terjadi defisit lebih dalam.

Subandi berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah efektif agar dampak pemotongan TKD tidak semakin meluas. Selain itu, ia menilai koordinasi lintas sektor diperlukan untuk meminimalisasi tumpang tindih dan memastikan program yang menyentuh langsung masyarakat tetap berjalan.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman

Menurutnya, situasi ini menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar ke depan proses penganggaran lebih matang dan mempertimbangkan potensi perubahan fiskal yang mungkin terjadi di tengah tahun.