DPRD Kaltim Soroti Lemahnya Database Guru Non-PPPK

Divisi.id – Pendataan guru honorer di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi IV, Darlis Pattalongi, menilai buruknya sistem database menyebabkan kebijakan pendidikan sulit tepat sasaran.

Menurut Darlis, persoalan data menjadi akar dari banyak ketimpangan yang terjadi dalam distribusi hak guru. Ketika data tidak sesuai kenyataan, maka proses pengambilan kebijakan menjadi tidak adil, terutama bagi guru non-PPPK.

“Pemerintah juga harus tambah memberi perhatian ke situ. Pertama, databasenya tentu harus diperbaiki. Karena seringkali yang menjadi kendala itu adalah persoalan database ya,” ucap Darlis.

Kajian dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) turut menguatkan pernyataan tersebut. Ketidakakuratan data menyebabkan penyaluran program pelatihan, tunjangan, hingga rekrutmen ASN menjadi bias, bahkan bisa menyebabkan guru aktif tidak terdata secara administratif.

Darlis mengungkapkan bahwa di banyak sekolah, guru honorer yang aktif justru tidak dilaporkan dalam sistem resmi karena kekhawatiran memengaruhi nilai akreditasi. Ini menurutnya adalah tindakan yang merugikan guru.

Baca Juga:

Andi Harun Larang Pungutan Perpisahan Sekolah, Inspektorat Diminta Turun Tangan

“Sekolah itu melaporkan tenaga pengajarnya yang non-PPPK, itu sebetulnya ada tapi tidak dimasukkan ke dalam laporannya. Karena sekolah itu mengejar akreditasi,” jelasnya.

Fenomena ini, sambungnya, memperlihatkan adanya konflik antara tujuan administratif sekolah dan perlindungan hak-hak dasar tenaga pendidik. Ia mengingatkan agar sekolah tidak mengorbankan kejujuran demi dokumen penilaian.

“Jangan atas nama akreditasi, kemudian kita lalai terhadap kesehatan mereka. Jadi seperti itu, database harus diperbaiki,” lanjut Darlis.

Langkah pembenahan data, kata Darlis, bukan sekadar urusan teknis, melainkan pondasi untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Tanpa data yang valid, berbagai kebijakan pendidikan tidak akan menyentuh akar persoalan di lapangan.

Baca Juga:

Andi Harun Resmikan Desa Cantik 2026, Samarinda Perkuat Pemerintahan Berbasis Data