DPRD Minta Pemerintah Fokus pada Ekosistem UMKM, Bukan Sekadar Pelatihan

Divisi.id – Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur sebagai sektor yang memiliki daya tahan kuat dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah berbagai perkembangan industri besar, UMKM dinilai masih membutuhkan dukungan lebih agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menekankan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat yang harus mendapatkan perhatian serius pemerintah. Ia menilai banyak pelaku UMKM yang berkembang bukan karena dukungan program pemerintah, tetapi berkat upaya mandiri.

“UMKM ini sebenarnya kuat dan kreatif, tapi mereka sering kali berjalan sendiri tanpa pendampingan pemerintah,” ujar Husni.

Ia menerangkan bahwa kendala utama pelaku UMKM saat ini adalah akses modal, keterbatasan teknologi, dan sulitnya menembus pasar yang lebih luas. Menurutnya, masalah tersebut seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah melalui program yang realistis dan tepat sasaran.

Husni menyebutkan bahwa Kaltim memiliki potensi besar di sektor makanan, kerajinan, hingga usaha kreatif lokal, namun potensi itu belum diolah maksimal untuk masuk ke pasar nasional maupun ekspor. Ia berharap pemerintah lebih aktif dalam membuka jaringan pemasaran.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Pemerintah harus hadir membuka pintu pasar, jangan cuma beri pelatihan yang tidak berdampak,” tegasnya.

Selain akses pasar, ia menyinggung pentingnya pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, terutama dalam hal manajemen usaha, legalitas produk, hingga sertifikasi. Ia menilai banyak pelaku usaha yang sebenarnya memiliki produk berkualitas, namun tidak bisa berkembang karena terbentur perizinan.

Menurutnya, upaya mendorong UMKM harus dilandasi oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pihak swasta. Tanpa kemitraan yang kuat, program pemberdayaan hanya akan berputar pada kegiatan seremonial tanpa hasil nyata.

Ia juga memingatkan bahwa UMKM adalah sektor penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga jika tidak diperkuat, maka Kaltim akan menghadapi ancaman pengangguran di tengah perkembangan industri besar seperti IKN dan sektor pertambangan.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Husni menambahkan bahwa Komisi II DPRD Kaltim akan terus mengawal sektor UMKM melalui evaluasi kebijakan dan dorongan terhadap dinas terkait agar mempercepat realisasi program yang berdampak langsung pada pelaku usaha.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem UMKM yang produktif dan kompetitif sehingga mampu menjadi basis ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan dan tidak rentan terhadap guncangan ekonomi