Efisiensi 2026, Program Unggulan Pemprov Kaltim Kena Dampak Pengurangan Anggaran

Divisi.id – Program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Gaspol dan Gratispol dipastikan terkena dampak dari penyesuaian anggaran tahun 2026. Pemangkasan anggaran yang terjadi membuat beberapa kegiatan di dalam program tersebut harus dikurangi.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut bahwa penurunan anggaran berdampak langsung pada sejumlah program prioritas pemerintah. Beberapa kegiatan di dalam program Gaspol dan Gratispol harus disesuaikan agar tetap bisa berjalan.

“Yang gaspol, gratispol, kan ada pengurangan juga ya. Mungkin ada beberapa yang akan dirasakan,” ujar Hasanuddin.

Ia menegaskan bahwa pengurangan ini bukan berarti program dihentikan. Pemerintah hanya menyesuaikan skala dan intensitasnya agar anggaran yang tersedia dapat dibagi secara proporsional ke sektor lain yang juga membutuhkan perhatian.

“Kita ingin agar program tetap berjalan, tapi dana yang tersedia terbatas. Jadi harus disesuaikan,” jelasnya.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

Hasanuddin mengatakan bahwa beberapa kegiatan yang bersifat pendukung kemungkinan besar akan dikurangi terlebih dahulu. Sedangkan kegiatan utama yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tetap akan diupayakan untuk dipertahankan.

“Mungkin ada kegiatan yang dikurangi volumenya. Yang penting manfaat utamanya tidak hilang,” tambahnya.

Menurutnya, dampak dari pengurangan anggaran ini akan mulai terasa pada masyarakat dalam bentuk penurunan jumlah kegiatan atau layanan tertentu yang sebelumnya berjalan penuh. Namun ia memastikan pemerintah akan menjaga agar pengurangan tidak menurunkan kualitas pelayanan secara drastis.

“Kami usahakan agar pengurangan tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Hasanuddin juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur. Pemerintah tidak ingin memotong program strategis tanpa mempertimbangkan akibat jangka panjangnya.

“Kita harus cermat memilih, mana yang dikurangi dan mana yang tetap harus dipertahankan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa TAPD masih melakukan penghitungan rinci untuk memastikan besaran efisiensi yang ideal bagi masing-masing program. Hasilnya baru akan dipaparkan setelah pembahasan anggaran selesai.

“Kalau nanti sudah final pembahasannya, baru kita keluarkan angka pastinya,” ucapnya.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman

Hasanuddin berharap masyarakat memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi provinsi. Menurutnya, pemangkasan anggaran bukan kehendak daerah semata, tetapi turut dipengaruhi dinamika pendapatan dari pusat.

“Ini bukan soal mau atau tidak, tapi kita harus menyesuaikan kemampuan anggaran. Itu kenyataannya,” pungkasnya.