Evaluasi Ketat Diperlukan Menyusul Penolakan ORMAS GRIB di Beberapa Daerah

Divisi.id – Penolakan terhadap keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) GRIB di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Sumatra, menjadi perhatian serius bagi pemerintah pusat dan daerah. Penolakan ini dinilai perlu menjadi cermin dan bahan evaluasi mendalam terkait pengelolaan dan pengawasan ormas-ormas di tanah air.

Jahidin, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, mengungkapkan bahwa situasi ini harus menjadi momentum bagi pimpinan daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi ulang terkait keberadaan dan kinerja ormas yang ada, terutama yang menimbulkan kontroversi.

“Ini organisasi Grib kan nasional, kalau gak salah di Sumatra juga dilakukan penolakan. Nah mungkin ini menjadi suatu kaca bagi baik pimpinan daerah maupun pusat untuk mengevaluasi kembali terkait ormas-ormas tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, penolakan ini bukan sekadar isu lokal, melainkan sinyal bagi pemerintah agar lebih serius dalam mengatur keberadaan ormas agar tidak merugikan masyarakat maupun dunia usaha.

Ia menjelaskan bahwa ormas seharusnya berperan positif sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi, bukan menjadi sumber masalah atau konflik.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

“Perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang jelas agar ormas yang berdiri di daerah bisa menjalankan fungsi yang sesuai aturan dan tidak menyimpang,” katanya.

Jahidin menambahkan, evaluasi ini juga penting untuk mencegah penyalahgunaan nama ormas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kerap merusak citra ormas secara keseluruhan.

“Jika pemerintah tidak serius dalam evaluasi, maka potensi masalah dari ormas ini bisa semakin melebar dan sulit dikendalikan,” tegasnya.

Pentingnya evaluasi menyeluruh ini juga bertujuan agar ormas yang beroperasi di daerah dapat memberikan manfaat nyata dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penindakan terhadap ormas yang melanggar hukum dan aturan yang berlaku.

Penolakan terhadap ORMAS GRIB di Sumatra dan potensi masuknya ke wilayah lain, termasuk Kalimantan Timur, menjadi peringatan penting bahwa pengelolaan ormas harus menjadi perhatian utama pemerintah.