Fuad Fakhruddin Minta Anggaran Penanganan Banjir Samarinda Diperbesar Tahun 2026

Divisi.id – Masalah banjir yang terus berulang di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan publik, terlebih saat curah hujan meningkat menjelang akhir tahun. Kondisi ini mendorong tuntutan agar pemerintah memperkuat alokasi anggaran dan mempercepat perbaikan infrastruktur pengendali banjir yang dinilai masih belum merata.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa keluhan soal banjir masih menjadi aspirasi dominan masyarakat yang ia temui di lapangan. Menurutnya, sejumlah titik banjir belum memperoleh penanganan maksimal meskipun pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya.

“Persoalan banjir ini sampai sekarang belum selesai secara keseluruhan. Keluhan masyarakat terus datang karena ada titik-titik yang belum tersentuh anggaran,” ujar Fuad.

Ia menilai, meski upaya perbaikan drainase dan relaksasi sudah dikerjakan pemerintah daerah, tetapi skala permasalahan jauh lebih besar daripada intervensi yang dilakukan. Fuad menekankan bahwa penambahan anggaran khusus untuk penanganan banjir perlu menjadi prioritas dalam APBD mendatang.

“Kita melihat pemerintah sudah melakukan perbaikan. Tapi karena masalahnya besar, tentu memerlukan waktu dan anggaran yang lebih besar lagi. Ini harus ditambah,” jelasnya.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Menurut Fuad, banjir yang terjadi bukan hanya disebabkan kondisi drainase, tetapi juga dipengaruhi perubahan tata ruang, penyempitan alur air, serta pertumbuhan permukiman yang cepat. Ia menilai penanganan komprehensif harus dilakukan lintas sektor, bukan hanya oleh satu dinas teknis.

“Banjir Samarinda ini parah. Anggaran yang ada sudah digunakan, tapi belum cukup. Perencanaan besar harus dilakukan bersama, tidak bisa parsial,” tegasnya.

Fuad juga meminta agar pemerintah provinsi ikut memperkuat dukungan terhadap program pengendalian banjir Samarinda, mengingat kota tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi Kaltim dan terdampak langsung oleh tekanan pembangunan.

Selain penambahan anggaran, ia menyarankan dilakukan pemetaan ulang seluruh titik banjir yang belum tersentuh, agar intervensi dapat berjalan lebih terarah. Fuad mengingatkan bahwa setiap tahun banjir tidak hanya mengganggu aktifitas masyarakat, tetapi juga membawa potensi kerugian ekonomi yang besar.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

“Pemetaan harus lebih lengkap supaya anggaran bisa diarahkan tepat sasaran. Kalau banjir terus dibiarkan, kerugian masyarakat makin besar,” katanya.

Ia berharap agar pada 2026 ada perhatian lebih serius dari pemerintah terhadap persoalan banjir, terutama pengoptimalan anggaran, percepatan proyek fisik, dan integrasi program antarlembaga.

Fuad menambahkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan yang nyata. Oleh sebab itu, ia menegaskan DPRD melalui fungsi penganggaran dan pengawasan akan terus mendorong pemerintah agar penanganan banjir masuk dalam program prioritas utama.

“Kita di DPRD akan dorong agar penanganan banjir tidak setengah-setengah. Ini keluhan masyarakat yang harus dijawab pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Ia optimistis, dengan perencanaan yang matang dan penganggaran yang lebih kuat, persoalan banjir di Samarinda bisa diatasi secara bertahap dan tidak menjadi masalah berulang setiap tahun.