Fuad: Tekanan Fiskal Bukan Alasan Mengurangi Pelayanan Publik di Kaltim

Divisi.id – Penurunan kemampuan fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada APBD 2026 menjadi kekhawatiran tersendiri bagi publik. Kondisi tekanan anggaran ini dikhawatirkan berdampak pada pemenuhan sejumlah program prioritas dan aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa situasi fiskal yang menurun harus disikapi secara bijak oleh pemerintah daerah agar tidak menghambat realisasi program yang sudah ditunggu masyarakat.

“Kita semua memahami, tekanan fiskal yang terjadi adalah konsekuensi dari kebijakan nasional. Ada saatnya kita makan nasi goreng, ada saatnya makan sate, dan ada saatnya makan garam,” ujar Fuad.

Fuad menjelaskan bahwa penurunan kemampuan belanja daerah tidak boleh serta-merta menjadi alasan untuk mengorbankan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam melakukan efisiensi agar pemangkasan anggaran tidak menyasar sektor-sektor vital.

Ia menekankan bahwa kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada pelayanan masyarakat, terutama pada bidang yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Kaltim selama ini dinilai memiliki kemampuan anggaran yang besar. Maka meskipun terjadi penurunan, pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat tetap harus jadi prioritas utama,” lanjutnya.

Fuad juga menyinggung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya dipaparkan Gubernur. Menurutnya, kenaikan PAD tersebut harus menjadi modal untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.

Ia menilai bahwa besarnya PAD membuka peluang bagi pemerintah untuk tetap menjaga kualitas layanan publik meskipun transfer pusat mengalami penurunan.

“Gubernur sebelumnya menyampaikan bahwa PAD kita meningkat cukup besar. Dengan kenaikan PRD itu, tentu harus diikuti peningkatan kinerja dan pemanfaatan anggaran yang lebih tepat sasaran,” terangnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Fuad menambahkan bahwa SKPD juga harus bekerja lebih optimal dalam menyerap anggaran dan memastikan setiap kegiatan memiliki nilai manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif sangat penting dalam menjaga agar seluruh program tidak terhenti akibat keterbatasan fiskal.

“Kita berharap OPD mampu memaksimalkan anggaran yang ada, supaya semua kegiatan bisa terserap dengan baik,” tegasnya.

Fuad menuturkan bahwa tekanan fiskal bukan alasan untuk melemahkan pelayanan publik. Sebaliknya, kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat perencanaan, efektivitas belanja, serta disiplin dalam menggunakan anggaran.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

Ia meyakini bahwa dengan perhitungan matang, aspirasi masyarakat dapat tetap diakomodasi tanpa mengabaikan kondisi fiskal yang tengah menurun.

“Kita harus tetap memastikan aspirasi masyarakat berjalan, karena itu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah,” pungkasnya