Gratis Kuliah Jangan Korbankan Kualitas, DPRD Ingatkan Pemerintah

Divisi.id – Program gratis UKT di Kalimantan Timur menjadi harapan baru bagi akses pendidikan tinggi. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan agar program ini tidak membuat pemerintah abai terhadap aspek kualitas pengajaran dan infrastruktur pendidikan.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembiayaan, tetapi juga mencakup kualitas pengajar dan fasilitas pendukung di kampus.

“Kami khawatir, semua fokus hanya pada pembiayaan UKT. Padahal kualitas pendidikan itu menyangkut juga dosen, tenaga kependidikan, dan sarana-prasarananya,” ujarnya.

Darlis menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi dari pemerintah terhadap peningkatan kualitas akademik di perguruan tinggi yang menerima bantuan UKT dari pemerintah provinsi.

“UKT-nya kita bayarkan, tapi kalau kualitas dosennya menurun atau fasilitas belajar tidak memadai, pendidikan kita tidak akan maju. Harus dijaga dua-duanya,” katanya.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Menurutnya, terlalu fokus pada aspek finansial bisa membuat sektor pendidikan terjebak pada kuantitas, bukan kualitas. Ia mengusulkan agar bantuan UKT disertai dengan indikator evaluasi mutu pendidikan.

“Program ini bagus, tapi tidak boleh mengabaikan misi pendidikan itu sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya menyekolahkan sebanyak mungkin,” tutur Darlis.

Komisi IV pun mendesak Pemprov Kaltim untuk mengalokasikan anggaran yang seimbang antara bantuan UKT dan peningkatan kualitas SDM pengajar serta sarana akademik seperti laboratorium dan perpustakaan.

“Harus ada porsi anggaran untuk pelatihan dosen, peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk pembangunan sarana seperti asrama mahasiswa atau ruang belajar,” jelasnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Darlis berharap ke depan, perencanaan pendidikan tinggi di Kaltim bisa mencakup dimensi yang lebih luas, bukan sekadar persoalan biaya kuliah. Pemerintah juga diingatkan agar tetap menggandeng pemangku kepentingan, termasuk lembaga akreditasi pendidikan.

“Pendidikan itu ekosistem, tidak bisa berdiri di satu titik saja. Pemerintah harus hadir di semua lini jika ingin hasilnya maksimal,” tutupnya.