Hamas Dorong Implementasi Efektif UU Perlindungan Anak dan Perempuan

Divisi.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Fraksi PKS, Hamas Syafak, menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan perlindungan anak dan perempuan di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam menanggapi masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim.

Ia menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang berpihak pada korban dan pencegahan kekerasan sejak dini. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan peningkatan kasus kekerasan di Kaltim. Pada tahun 2021 tercatat 551 kasus, sementara tahun berikutnya meningkat menjadi 945 kasus.

“Kita akan kawal dan pastikan kebijakan perlindungan anak dan perempuan berjalan efektif di Kaltim,” ujar Hamas dalam sebuah wawancara.

Hamas menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menanggulangi masalah ini.

“Kita butuh pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak,” katanya.

Baca Juga:

Satgas Gabungan Dinilai Efektif Tekan Premanisme di Kaltim

Ia juga mendorong peningkatan sosialisasi undang-undang terkait perlindungan perempuan dan anak, seperti UU TPKS dan UU Perlindungan Anak, agar masyarakat lebih sadar dan berani melapor jika terjadi kekerasan.

Selain itu, Hamas mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah, seperti pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan menggunakan Simfoni PPA yang dilakukan oleh DP3AP2KB Penajam Paser Utara.

“Langkah-langkah seperti ini sangat penting untuk memastikan setiap kasus tercatat dengan baik dan mendapatkan penanganan yang tepat,” ujar Hamas.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan nilai-nilai moral di sekolah sebagai upaya preventif untuk mencegah kekerasan sejak dini.

Baca Juga:

Jalan Tol Penghubung Samarinda – Bontang Akan Dukung Konektivitas dan Ekonomi

“Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai menghargai sesama dan menolak kekerasan harus menjadi bagian integral dari kurikulum,” tambahnya.

Hamas berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak di Kaltim.

“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa setiap anak dan perempuan merasa aman dan dihargai di lingkungan mereka,” tutupnya.

Baca Juga:

Komisi II DPRD Kaltim Keluhkan Minimnya Data dari Bapenda dan BPKAD