Hasanuddin Mas’ud: Honorer Jangan Dibuat Bingung, Pemprov Harus Siapkan Skema Jelas

Divisi.id – Dorongan agar tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) segera memperoleh kepastian status kembali ditegaskan DPRD Kalimantan Timur. Seiring semakin dekatnya masa penghapusan honorer secara nasional, kebutuhan daerah untuk mempercepat penataan pegawai dinilai semakin mendesak.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi perlu menyiapkan mekanisme lebih jelas dan terukur terkait proses pengangkatan PTT menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai masih banyak tenaga honorer yang belum memahami alur maupun persyaratan yang harus dipenuhi.

“Pemprov harus menyiapkan sistem yang lebih rapi, supaya PTT yang ingin menjadi PPPK tidak kebingungan soal mekanisme,” ujarnya.

Hasanuddin menekankan bahwa persoalan tenaga honorer bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut kesejahteraan dan kepastian karier ribuan pegawai yang selama ini mengabdi di berbagai instansi. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan penyusunan mekanisme akan berdampak pada lambatnya proses penataan pegawai.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap PTT yang telah bekerja bertahun-tahun, khususnya yang mengisi kebutuhan dasar, dapat diprioritaskan dalam skema pengangkatan. Ia menegaskan bahwa keberadaan tenaga honorer sangat membantu operasional pemerintahan.

Baca Juga:

Saefuddin Zuhri Sidak Fasilitas Kesehatan, Tekankan Layanan Cepat dan Humanis

“Mereka ini kan sudah lama mengabdi. Jangan sampai tenaga yang jelas-jelas dibutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian,” tegasnya.

Ia menyebut contoh tenaga teknis, administrasi, dan fungsional yang tersebar di berbagai OPD. Menurutnya, banyak di antara mereka memiliki kompetensi yang memadai namun belum mendapatkan kejelasan status.

Hasanuddin menilai bahwa keberhasilan proses pengangkatan PPPK sangat bergantung pada kesiapan data honorer yang dimiliki pemerintah daerah. Jika pendataan tidak rapi, maka proses seleksi maupun pengangkatan bisa terganggu.

Data valid, katanya, akan memudahkan pemerintah dalam menentukan kebutuhan formasi, melakukan verifikasi, sekaligus memastikan tidak terjadi tumpang tindih nama atau pegawai fiktif yang menghambat kebijakan.

Baca Juga:

Walikota Samarinda Hadiri Peresmian Jembatan Handil Bakti–Simpang Pasir

Ia juga meminta agar komunikasi Pemprov dengan pemerintah pusat ditingkatkan. Menurutnya, penjelasan terkait regulasi baru maupun ketentuan teknis harus segera disosialisasikan kepada seluruh OPD dan para tenaga honorer.

“Setiap perubahan aturan dari pusat harus cepat diturunkan ke daerah. Jangan sampai petunjuk teknis terlambat disampaikan,” katanya.

Hasanuddin menambahkan bahwa DPRD siap mendukung kebijakan tersebut sepanjang berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ia memastikan pihak legislatif akan mengawal prosesnya agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Ia berharap pemerintah dapat memberi kepastian tanpa menunda-nunda, mengingat banyak tenaga honorer yang menggantungkan masa depan mereka pada proses seleksi PPPK yang akan digelar.

Baca Juga:

Pasca Demo 214 di Kantor Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Pastikan Teras Samarinda Tetap Aman

“Kepastian itu penting bagi mereka. Pemerintah harus hadir memberikan solusi,” pungkasnya.