
Divisi.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menghadapi tekanan fiskal di akhir tahun anggaran. Pendapatan daerah yang jauh dari target membuat DPRD Kaltim mengingatkan agar pemerintah benar-benar selektif menjalankan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti langsung kondisi penurunan pendapatan tersebut saat memimpin rapat paripurna pembahasan akhir APBD. Ia menyebut penurunan pendapatan harus dijadikan alarm untuk mengatur ulang strategi pembangunan.
“Pendapatan kita tidak sesuai harapan, sehingga pemerintah harus lebih hati-hati mengeksekusi program. Jangan sampai sasaran utama pembangunan terganggu,” ujarnya.
Hasanuddin menjelaskan bahwa penurunan pendapatan tidak hanya berdampak pada kemampuan belanja daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesinambungan layanan publik yang sedang berjalan. Karena itu, ia meminta pemerintah tetap menjaga prioritas agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.
Menurutnya, pemerintah harus cermat dalam menentukan sektor mana yang tetap harus didorong meski fiskal sedang tertekan. Ia menegaskan, program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh dikorbankan.
“Sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya tetap harus berjalan baik. Masyarakat tidak boleh merasakan dampak dari penurunan pendapatan ini,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menguraikan bahwa tekanan fiskal mencapai sekitar Rp6 triliun dari angka ideal. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk benar-benar mengefisiensikan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Hasanuddin menekankan bahwa persoalan ini bukan hanya merupakan tantangan keuangan, tetapi juga soal kredibilitas pemerintah dalam menjaga ritme pembangunan. Ia meminta OPD tidak sekadar memangkas anggaran tanpa perhitungan matang.
“Efisiensi itu penting, tapi jangan asal potong. Kita harus memastikan program prioritas tetap dapat dijalankan secara optimal,” katanya.
Dalam situasi fiskal menurun, menurutnya, arah pembangunan juga harus disesuaikan, tetapi tidak kehilangan fokus utamanya. Ia kembali mengingatkan bahwa capaian pembangunan manusia harus berada di garis terdepan.
Hasanuddin menyebut indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur penting untuk melihat kemajuan daerah. Karena itu, meski pendapatan menurun, ia menegaskan bahwa program-program peningkatan kualitas SDM harus tetap menjadi prioritas utama.
“Kita ingin pembangunan manusia tetap menjadi fokus. Penurunan pendapatan jangan sampai menghalangi target besar itu,” katanya menekankan.
Ia juga meminta seluruh pemangku kebijakan untuk memperkuat koordinasi agar penyesuaian anggaran dapat berjalan dengan baik dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, ini adalah momentum untuk mengelola anggaran lebih efektif sekaligus mendisiplinkan perencanaan.
Hasanuddin berharap pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas pembangunan di tengah keterbatasan fiskal, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh kondisi keuangan daerah.