Kekurangan Guru di Kaltim Kian Serius, Perlu Penanganan Segera

Divisi.id – Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan pada persoalan mendasar dalam dunia pendidikan, yakni kekurangan jumlah tenaga pendidik yang ideal. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu mutu layanan pendidikan jika tidak segera direspons secara serius oleh pemerintah.

Peringatan ini disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai bahwa ketimpangan antara jumlah guru dan kebutuhan di sekolah-sekolah masih cukup tinggi dan belum diatasi secara sistemik.

“Disamping itu juga sebenernya kedepan, kalau bicara peta ketersediaan guru ya kita memang tetap kurang. Dengan proses pelayanan termasuk insentif bila tidak diperhatikan ini akan menjadi peristiwa buruk bagi dunia pendidikan kita,” ucapnya.

Ia menyebut bahwa permasalahan ini bukan hanya terjadi di kawasan pelosok, tapi juga merambah wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan jumlah siswa tanpa diiringi penambahan tenaga pengajar.

Menurutnya, layanan pendidikan yang bermutu hanya bisa dicapai jika rasio guru terhadap murid berjalan secara ideal. Tanpa itu, akan terjadi penurunan kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan.

Baca Juga:

Swasembada Pangan 2026: Mungkinkah Kalimantan Timur Mencapainya?

Salehuddin menyoroti bahwa kekurangan guru merupakan masalah struktural yang perlu campur tangan serius dari pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam proses rekrutmen dan penempatan.

Pengadaan tenaga pengajar baru tidak bisa ditunda-tunda, apalagi jika dihubungkan dengan semangat pembangunan SDM unggul dalam kerangka Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.

Menurutnya, kesejahteraan guru juga tak kalah penting. Bila gaji dan insentif tidak diperhatikan, maka guru-guru yang ada saat ini bisa kehilangan motivasi atau bahkan mencari profesi lain.

Salehuddin juga meminta agar pemetaan guru dilakukan secara akurat dan berkala, agar pemerintah bisa menyesuaikan kebutuhan secara tepat, baik jumlah maupun bidang keahlian.

Baca Juga:

Ironi Energi: Desa di Kaltim Tanpa Listrik di Tengah Kekayaan Alam

Upaya distribusi guru harus mempertimbangkan wilayah yang kekurangan, terutama daerah pinggiran, pesisir, dan perbatasan yang selama ini kerap mengalami ketimpangan dalam pendidikan.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelesaikan masalah ini, karena urusan pendidikan adalah tanggung jawab bersama lintas kewenangan.

DPRD Kaltim, menurutnya, siap mendukung penguatan kebijakan strategis di sektor pendidikan, termasuk dari sisi legislasi maupun penganggaran, agar kebutuhan tenaga pengajar bisa terpenuhi.

Salehuddin menyarankan agar program rekrutmen guru honorer atau PPPK dipercepat dan diperluas cakupannya untuk mengisi kekosongan yang sudah lama terjadi.

Baca Juga:

DPRD Kaltim Dorong Pembangunan RS Rujukan di Wilayah Utara

“Kalau terus dibiarkan, ini bisa jadi bom waktu bagi pendidikan kita. Harus ada roadmap yang jelas dan komitmen kuat dari semua pihak,” tegasnya.

Ia juga mendorong partisipasi perguruan tinggi untuk turut membantu menyiapkan tenaga pendidik yang sesuai dengan kebutuhan daerah, khususnya di bidang-bidang yang selama ini kekurangan guru.