Fadly Imawan Soroti IKN: Ekonomi Naik, tapi Warga PPU Tak Merasakan

Divisi.id – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, kembali menjadi perbincangan hangat jelang masa pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Meskipun proyek ini telah berjalan sejak era Presiden Joko Widodo, sejumlah pihak menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap arah dan dampaknya bagi masyarakat lokal.

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fadly Imawan, secara tegas menyuarakan pendapatnya terkait pengerjaan kembali proyek IKN di era pemerintahan selanjutnya. Ia mengingatkan bahwa pembangunan ibu kota negara baru tidak boleh hanya sekadar simbol, namun harus memberikan manfaat nyata bagi daerah tempat IKN berdiri.

“Saya sebenarnya dari awal sudah menyatakan, bahwa IKN ini jangan menjadi suatu hal yang dipaksakan. Bahwa ketika Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara yang di Jakarta ke suatu wilayah di Indonesia dan akhirnya terpilih PPU,” ujar Fadly.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang matang dan ilmiah dalam proses pemindahan ibu kota. Menurutnya, kebijakan monumental seperti ini semestinya melalui kajian yang mendalam dan berpihak pada masyarakat lokal.

“Kajian pemindahan IKN itu harus benar-benar dibuat secara matang, bijaksana dan ilmiah. Sebab apa, mestinya perpindahan itu didahului oleh kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi daerah ini,” tambahnya.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

Fadly menyoroti bahwa meskipun geliat ekonomi di sekitar wilayah IKN meningkat, namun dampaknya terhadap masyarakat Penajam Paser Utara masih sangat minim. Ia mempertanyakan mengapa daerah yang menjadi tuan rumah pembangunan justru tidak mendapatkan efek domino yang signifikan.

Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa ada yang keliru dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah pusat seharusnya memastikan bahwa investasi besar di IKN juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Inikan sekedar memindahkan ibukota Indonesia di Kaltim, tepatnya di PPU itu di tahun kemarin 2023-2024, tingkat ekonomi sekitar IKN tinggi sekali, tetapi itu tidak memiliki dampak terhadap PPU itu sendiri,” jelasnya.

Fadly berharap di era pemerintahan Prabowo nanti, kebijakan terkait IKN bisa ditinjau ulang secara lebih adil dan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan lanjutan.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Keterlibatan masyarakat lokal, menurutnya, menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan IKN tidak hanya membangun gedung-gedung megah, tetapi juga kesejahteraan warga sekitarnya.

Dengan pembangunan yang bijaksana dan kolaboratif, Fadly yakin IKN dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia sekaligus alat pemerataan pembangunan antarwilayah, bukan sekadar proyek politik jangka pendek.