Ketimpangan Pilihan Sekolah di Kukar, DPRD Minta Pemerintah Turun Tangan

Divisi.id – Di tengah semangat pemerataan pendidikan, nyatanya masih banyak anak-anak di Kukar yang belum mendapatkan tempat belajar di sekolah negeri. Tahun ini saja, ratusan lulusan SMP di Tenggarong belum tertampung karena keterbatasan kapasitas yang tersedia di sekolah negeri.

Realita ini membuka mata bahwa kebutuhan akan penambahan unit sekolah menengah negeri masih cukup mendesak. Terlebih ketika keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah negeri sangat tinggi karena alasan ekonomi dan fasilitas.

“Terkait dengan kondisi di Kukar, khususnya di wilayah Tenggarong, sebenarnya meski dikatakan tidak ada masalah soal daya tampung, nyatanya tetap ada kendala. Memang tidak besar, tapi tetap ada. Contohnya, masih ada sekitar 703 siswa yang belum tertampung.” kata Sarkowi V Zahry, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur.

Ketimpangan ini muncul karena tingginya preferensi masyarakat terhadap sekolah negeri. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan distribusi siswa, bahkan membuat sekolah swasta diabaikan meski sebenarnya masih punya ruang untuk menampung.

“Secara umum, memang ada kecenderungan dari orang tua dan anak-anak untuk lebih memilih sekolah negeri. Alasannya, karena biaya lebih murah dan fasilitas dianggap lebih lengkap.” lanjutnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Sarkowi menegaskan bahwa jika pola ini terus dibiarkan, bukan hanya sekolah negeri yang kewalahan, tetapi juga sekolah swasta bisa terdampak secara finansial dan eksistensial. Ketergantungan terhadap sekolah negeri tanpa dukungan pada sekolah swasta bisa menjadi bom waktu bagi dunia pendidikan daerah.

“Kalau semua siswa ingin masuk sekolah negeri, sementara daya tampung terbatas, itu juga akan berdampak pada sekolah swasta,” tegasnya.

Data ini menunjukkan urgensi kebijakan jangka panjang untuk penambahan sekolah, penyesuaian zonasi, serta pendekatan komunikasi publik agar masyarakat juga bisa menerima keberadaan sekolah swasta yang layak.

Pemerintah daerah maupun provinsi perlu mengevaluasi kebutuhan riil dan menyesuaikan proyeksi pembangunan unit sekolah baru. Jika tidak, setiap tahun akan ada gelombang siswa yang tertinggal hanya karena keterbatasan kursi di sekolah negeri.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik