Komisi II Soroti Kesiapan OPD dalam Rancang APBD 2026

Divisi.id – DPRD Kalimantan Timur terus mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Salah satu langkah penting yang sedang ditempuh adalah melakukan prognosis atau prakiraan anggaran secara menyeluruh bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menekankan bahwa prognosis anggaran tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Seluruh komisi dan mitra OPD harus terlibat aktif sejak awal agar arah pembangunan tahun depan bisa lebih tepat sasaran.

“Prognosis yang kita sampaikan memang ada beberapa tahapan karena memang seyogyanya ini bukan satu OPD saja, hampir semua OPD yang seharusnya kita lakukan bersama-sama, yang dilakukan oleh teman-teman baik itu Komisi 1, 2, 3, dan 4. Karena rancangan untuk anggaran perubahan maupun anggaran yang ini, seidealnya dan seyogyanya sudah kita lakukan prognosisnya,” ujar Sabaruddin.

Ia menjelaskan bahwa seluruh OPD seharusnya telah memulai tahapan ini sejak bulan Mei. Hal ini penting agar seluruh proses penganggaran bisa selesai tepat waktu, dan target-target pembangunan dapat dicapai dengan maksimal.

“Nah tentunya para OPD ini kan punya target, punya sasaran ke depannya. Karena selama ini kita sudah memasukin di bulan 5, idealnya ini memang startnya di bulan 5 sampai dengan bulan 7 maupun Agustus. Sampai detik sekarang ini kita melakukan upaya-upaya untuk melakukan rapat dengan pendapat kepada mitra kita masing-masing,” lanjutnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Komisi II sendiri disebut tengah fokus menggali informasi dari BPKAD dan Bapenda sebagai mitra strategis. Bapenda dinilai menjadi leading sector karena bertanggung jawab terhadap perolehan pendapatan daerah yang akan menopang APBD 2025.

“Kebetulan Komisi 2 ini melakukan prognosis dari BPKAD dan Bapenda. Tentunya Bapenda ini yang adalah leading sector daripada Pemprov Kalimantan Timur, yang idealnya mereka inilah yang sumber dari pendapatan-pendapatan itu, tidak salah Komisi 2 akan meminta penjelasan yaitu terkait hari ini prognosisnya sejauh mana yang kita gali bersama-sama,” terang Sabaruddin.

Namun demikian, ia menyayangkan proses tersebut belum maksimal karena tidak dihadiri oleh Kepala Bapenda. Padahal, kehadiran kepala dinas sangat penting untuk memberikan data dan penjelasan lebih rinci.

“Alhamdulillah pada hari ini kami sayangkan bahwa kepala Bapendanya disibukkan dengan kegiatan yang lain. Sehingga kita tidak bisa menggali secara detail hal-hal itu,” katanya.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Meski demikian, Komisi II tetap berkomitmen untuk melanjutkan proses prognosis dengan OPD yang bisa hadir. Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali mengundang Kepala BPKAD untuk menyampaikan pandangan dan informasi tambahan.

“Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan, tetap selalu melakukan, minta pandangan-pandangan yang lain kepada kehadirannya Ibu Ismi (Selaku Kepala BPKAD) nantinya gitu. Itu mungkin penjelasannya,” jelasnya.

Dengan keterlibatan aktif semua pihak, ia berharap APBD 2025 bisa disusun secara realistis dan berdasarkan pada kapasitas fiskal daerah yang akurat.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya