Komisi III DPRD Kaltim Kritik Kinerja OPD yang Dinilai Masih Lamban

Divisi.id – Komisi III DPRD Kaltim kembali menyoroti persoalan kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menunjukkan progres memadai sepanjang tahun anggaran berjalan. Minimnya laporan dan lambannya pelaksanaan program disebut menjadi masalah yang harus dituntaskan agar pembangunan daerah tidak terhambat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menyampaikan bahwa pihaknya terus memonitor kondisi perkembangan kegiatan di beberapa OPD yang menjadi mitra kerja. Ia menilai masih ada pola kerja yang belum terencana dengan baik sehingga menyebabkan laporan kegiatan terlambat dan tidak sinkron dengan realisasi di lapangan.

“Kami melihat kinerja sejumlah OPD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyampaian laporan dan pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

Menurut Subandi, evaluasi komisi bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap program yang direncanakan harus memiliki target jelas serta progres berkala yang bisa diverifikasi.

Ia menambahkan bahwa Komisi III dalam beberapa rapat sebelumnya telah memberikan catatan khusus terkait lambannya proses administrasi yang berdampak langsung pada pelaksanaan program fisik maupun nonfisik.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Banyak laporan yang masuk ke kami tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga perlu dilakukan verifikasi lebih dalam agar tidak terjadi penyimpangan,” tegas Subandi.

Selain menyoroti laporan kegiatan, Subandi juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyerapan anggaran. Menurutnya, penggunaan anggaran publik harus dipertanggungjawabkan secara akurat dan lengkap, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil pekerjaan.

Ia menyampaikan bahwa Komisi III akan terus mengawal proses tersebut, termasuk melakukan pengecekan rutin ke beberapa OPD untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan pelaksanaan.

“Kami ingin kejelasan dan transparansi dalam setiap program, terutama yang menyangkut penggunaan anggaran besar. Tidak bisa hanya mengandalkan laporan tanpa verifikasi lapangan,” ujarnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

Lebih jauh, Subandi menilai bahwa beberapa OPD belum maksimal dalam menjalankan fungsi koordinasi dengan mitra kerja, sehingga terjadi keterlambatan pada beberapa agenda strategis daerah. Ia meminta agar komunikasi antarinstansi diperbaiki agar tidak terjadi keterlambatan yang berulang.

Ia meyakini bahwa peningkatan kinerja OPD merupakan kunci penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh OPD memperbaiki mekanisme kerja mereka, khususnya pada fase perencanaan dan pelaporan.

“Kami ingin semua OPD bisa bekerja lebih cepat, lebih efektif, dan lebih terbuka. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah