Kondisi Pulau Sangalaki Rancu, DPRD Minta Tanggung Jawab Daerah Dipertegas

Divisi.id – Isu pengelolaan Pulau Sangalaki di Kabupaten Berau menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Ia menilai bahwa kelestarian lingkungan, khususnya konservasi penyu di pulau tersebut, seharusnya menjadi tanggung jawab moral pemerintah daerah, bukan hanya pusat.

Menurutnya, meskipun secara kewenangan laut bisa menjadi urusan pusat, wilayah darat seperti pulau tetap harus diawasi dan dikelola oleh kepala daerah setempat. Ia khawatir jika sikap acuh tak acuh dari pemerintah daerah terus berlanjut, maka kelestarian ekosistem di Sangalaki akan terancam.

“Untuk Pulau Sangalaki itu, bagaimana pun juga tanggung jawab moralnya pemerintah daerah. Sebenarnya Sangalaki yang harusnya dikuasai pusat itu terutama pengawasan penyunya gitu. Supaya tetap terjaga kelestariannya. Tapi ternyata tidak seperti itu,” kata Makmur.

Ia mengaku sempat mencoba masuk dan menelusuri kondisi di kawasan tersebut, namun yang ia temukan justru banyak kejanggalan. Tidak ada pengawasan yang konsisten dan kondisi lingkungan yang menurutnya sudah tidak tertata.

“Setelah saya lihat, kondisinya itu rancu. Nah hal ini seharusnya enggak boleh. Jadi kalau ia berbentuk suatu wilayah daratan, seharusnya biarlah kepala daerah setempat yang menguasai,” ucapnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Makmur juga menyoroti bahwa banyak kepala daerah yang cenderung melepas tanggung jawab hanya karena alasan wilayah laut bukan wewenang mereka. Menurutnya, itu adalah bentuk kelalaian yang bisa berdampak jangka panjang terhadap kelestarian kawasan pulau.

“Tetapi menyangkut pulau-pulau, tidak bisa terlepas dengan tangan-tangan pemerintah daerah. Saya ada kekhawatiran, nanti orang-orang kepala daerah berpikir sepintas lalu saja,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa penting untuk mengingat kembali peran kepala daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang harus menunjukkan inisiatif dan kepedulian terhadap wilayahnya sendiri.

“Jadi kadang-kadang, belum berpikir terkait penyuhnya, ya silakan penyuhnya. Penyuhnya juga tidur-tidur di sana kok. Begitu ada telur, dia lari ke bawah, ambillah telurnya. Tetapi pulau itu tetap suatu kesatuan dalam wilayah,” katanya.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Makmur berharap ke depan ada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menjaga dan mengelola potensi lingkungan seperti Pulau Sangalaki. Ia menegaskan, jika tidak segera diatur, maka kawasan tersebut akan kehilangan fungsi ekologis dan ekonomisnya.