Limbah Sawit Dinilai Bisa Jadi Solusi Pakan Sapi, Tapi Belum Digarap Maksimal

Divisi.id – Dalam Rapar Paripurna ke-19, sorotan pemangkasan anggaran program bantuan bibit sapi pada pembahasan Rancangan Pertanggungjawaban APBD 2024. Menurut Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, hal ini penting dikaji ulang karena berdampak langsung terhadap upaya ketahanan pangan dan kemandirian peternakan di daerah.

Hasanuddin menjelaskan bahwa saat ini sapi yang beredar di Kaltim masih sebagian besar didatangkan dari luar provinsi. Hal ini dinilai ironis mengingat Kalimantan Timur memiliki lahan yang luas dan sumber pakan potensial dari limbah sawit yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Sapinya kan kita masih ekspor, kirim dari luar daerah. Bukan impor, karena daerah di luar Kaltim. Nah bagaimana caranya supaya ke depan itu nggak perlu,” ujar Hasanuddin.

Ia menekankan perlunya sinergi antara sektor peternakan dan perkebunan sawit. Limbah sawit yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat dijadikan bahan pakan ternak, sehingga menekan biaya produksi dan meningkatkan populasi sapi lokal.

“Kita kan punya luas lahan, terus banyak sawit yang jadi makanan pokok ternyata, buntil di sapi itu. Kalau gitu dikerjasamakan. Itu salah satu,” jelasnya.

Baca Juga:

Syahariah Masud Gelar PDD ke-5 di Desa Jemparing, Tekankan Partisipasi Aktif Seluruh Masyarakat

Menurutnya, pengurangan anggaran untuk program bibit sapi justru berpotensi menghambat upaya swasembada ternak yang sejak lama menjadi cita-cita pembangunan daerah di sektor pangan.

Hasanuddin menyayangkan belum adanya kebijakan terintegrasi antara pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kaltim. Padahal, peluang untuk membangun ekosistem produksi sapi lokal sangat besar jika didukung secara serius oleh pemerintah daerah.

“Kita ini punya potensi. Tapi kalau tidak dikelola secara terarah dan terus-terusan kirim dari luar, ya sampai kapan kita bisa mandiri?” ujarnya lagi.

DPRD Kaltim, kata Hasanuddin, berharap ke depan pemerintah provinsi dapat mengkaji kembali prioritas belanja yang benar-benar mendukung ekonomi kerakyatan, salah satunya melalui sektor peternakan.

Baca Juga:

H. Andi Faisal Assegaf Dorong Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perkuat Pengawasan Publik

Ia menegaskan bahwa pengurangan program seperti ini harus dilihat bukan semata dari sisi efisiensi anggaran, melainkan juga dari sisi dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan produksi pangan lokal.