Mediasi Batas Wilayah Sidrap Dinilai Solusi Terbaik, Namun Masih Menuai Konflik

Divisi.id – Wacana terkait saran mantan Wali Kota Bontang, Ardiansyah Sulaiman, agar warga Bontang yang tinggal di Kampung Sidrap berpindah ke wilayah Kota Kutai Timur kembali menjadi sorotan.

Agusriansyah Ridwan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, memberikan tanggapan terkait hal tersebut dengan menilai bahwa penanganan masyarakat tersebut sudah berjalan baik.

Menurut Agusriansyah, polemik terkait Kampung Sidrap sudah berlangsung lama dan sering kali dipersempit menjadi masalah kepemimpinan, padahal persoalannya sebenarnya lebih kompleks dan administratif.

“Penanganan orang itu saya rasa bagus, tapi kan kembali masyarakat. Yang pertama begini loh, kita ini kok kayak terkesan dibuat berpikirnya sempit dan bodoh gitu kan. Persoalan sejak Pak Awang, sasarannya malah Pak Ardiansyah Sulaiman, kan agak aneh,” ujarnya.

Ia menilai bahwa polemik tersebut seharusnya tidak disudutkan pada pribadi seseorang, melainkan lebih pada penyelesaian administratif dan koordinasi yang baik.

Baca Juga:

Andi Faisal Assegaf Sosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2023 di Desa Sekurou Jaya

“Jadi, fokus saja pada persoalan yang ada, jangan sampai seakan-akan persoalan wilayah ini jadi beban kepemimpinan tertentu,” tambah Agusriansyah.

Menurutnya, saran untuk perpindahan warga tersebut bukanlah hal yang negatif, tetapi lebih sebagai langkah penataan administrasi agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif.

“Kalau bicara pelayanan, ini kan agar warga bisa terlayani dengan baik sesuai wilayah administrasi,” jelasnya.

Agusriansyah juga menyinggung bahwa masalah batas wilayah ini sudah pernah dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan hasilnya disarankan penyelesaian melalui mediasi.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Tantangan Generasi Muda

“Tidak ada. Terus balik ke putusan Mendagri yang menjangkau. Kan pernah digugat di MK. Mendagri disarankan diselesaikan secara mediasi,” katanya.

Namun, proses mediasi yang dilakukan di tingkat pusat belum berjalan mulus dan justru memunculkan konflik baru.

“Baru proses mediasi udah ribut,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa mediasi tersebut merupakan langkah terbaik dari pemerintah pusat, yang seharusnya direspons dengan itikad baik dari semua pihak.

Baca Juga:

Sabaruddin Panrecalle Dorong Tata Ruang Berkelanjutan demi Masa Depan Pembangunan Daerah

“Tidak. Kan dia sudah menyarankan bawa rapat duduk bersama. Kalau nggak mau ya jangan dipaksa kan,” tegas Agusriansyah.

Dengan demikian, Agusriansyah berharap semua pihak bisa menghentikan polemik yang merugikan dan fokus pada penyelesaian yang konstruktif.